Fraksi PKS DPRD Banyumas Desak Segera PTM, Pemerintah Disindir Covid-19 Seolah-olah Hanya Berlaku di Masjid da

Fraksi PKS DPRD Banyumas Desak Segera PTM, Pemerintah Disindir Covid-19 Seolah-olah Hanya Berlaku di Masjid da

Izin PTM Terverifikasi SMP di Dindik Di Bawah 50 Persen PURWOKERTO - Fraksi PKS DPRD Kabupaten Banyumas mendesak pemerintah daerah untuk segera membuka pembelajaran tatap muka (PTM). Pasalnya, pembelajaran secara daring banyak ekses negatifnya. Hal itu dikatakan Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Banyumas Setya Ari Nugroho. "Anak-anak kecanduan Hp, pembentukan karakter sama sekali tidak ada. Itu ekses negatifnya," katanya. Menurutnya, pembelajaran daring sudah berlangsung hampir 1 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar. "Kita berharap secepatnya dilakukan. Anak-anak merindukan ketemu dengan teman-temannya, dan suasana belajar yang normal," jelasnya. https://radarbanyumas.co.id/50-persen-sd-dan-smp-terverifikasi-kadindik-banyumas-kita-siap-seandainya-pak-bupati-mengijinkan-ptm/ Dikatakan, pemerintah mesti berani untuk menerapkan PTM. Melihat situasi saat ini, Covid-19 hanya berlaku di masjid dan sekolah saja. "Kesan yang muncul, Covid-19 hanya berlaku seolah-olah hanya di sekolah dan masjid. Coba di pasar, di masyarakat secara umum sudah bebas mulai aktivitas di pasar, hajatan, sosial," ucapnya. Lebih lanjut dikatakan, apabila anak-anak terlalu lama di rumah sangat berbahaya. Empatinya bisa berkurang. Karena waktunya terserap bermain gawai. "Mengkhawatirkan kalau kelamaan di rumah. Muncul generasi yang terputus, karena orientasi pendidikannya tidak jelas sekolah hanya memberi tugas," paparnya. Kemandirian anak-anak dalam mengerjakan tugas juga semakin rendah. "Ketergantungan itu harus segera diputus. Kalau kemudian itu toh butuh penyesuaian itu bagian dari proses," ucapnya. Dituturkan, tinggal pilihan pemerintah daerah berani atau tidak untuk PTM. Prinsipnya, terapkan protokol kesehatan dengan disiplin. "Tinggal kita berani apa tidak mengambil langkah. Kita fraksi berharap pemerintah daerah berani untuk mengembalikan proses pendidikan secara normal dengan menerapkan protokol kesehatan," pungkasnya. Sementara itu, jumlah izin pembelajaran tatap muka (PTM) yang telah terverifikasi Dindik hingga Rabu (17/3) untuk jenjang SMP, masih kurang dari 50 persen. Dari total SMP mencapai 157 sekolah. Kasi Pembinaan SMP Dindik Kabupaten Banyumas Riyadi Setyarsono SPd mengatakan, jumlah izin PTM yang telah terverifikasi baru 69 sekolah. "Belum sampai 50 persen," katanya.(yda)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: