Miliki Status Dwi Kewarganegaraan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Diberhentikan

JAKARTA- Terungkapnya status dwikewarganegaraan Menteri ESDM Arcandra Tahar menjadi pukulan telak bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kemarin (15/8), akhirnya Jokowi secara resmi memberhentikan Arcandra di hari ke-20 dia menjabat menteri. Istana lalai mengecek status kewarganegaraan dia. "Setelah mendapatkan informasi dari berbagai sumber, Presiden memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat saudara Arcandra Tahar dari posisinya sebagai Menteri ESDM," ujar Mensesneg Pratikno semalam. Untuk memimpin Kementerian ESDM, untuk sementara Presiden menunjuk Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pelaksana tugas. Namun, Pratikno menolak menjawab saat disinggung mengenai proses seleksi menteri hingga akhirnya kebobolan. Begitu pula saat dikonfirmai mengenai kebenaran bahwa Arcandra memiliki kewarganegaraan ganda. "Nanti akan diklarifikasi pejabat berwenang. Yang berwenang Menkum HAM kan," ucapnya. Setali tiga uang, Juru Bicara Presiden Johan Budi S.P juga menolak mengonfirmasi bahwa Presiden kebobolan soal status Arcandra. "Melihatnya jangan begitu. Melihatnya, Presiden responsif terhadap persoalan yang muncul," terang mantan Pimpinan KPK itu. Dia juga membenarkan bahwa Arcandra bertemu Presiden pada siang hari sebelum dia diberhentikan. Informasi justru muncul dari luar Istana. Ekonom Faisal Basri menyebut, awal mula Jokowi mengenal Arcandra tidak lepas dari peran mantan Deputi di Kantor Staf Presiden, Darmawan Prasodjo. Selama ini, Darmawan punya peran sebagai pemberi second opinion dalam urusan ESDM. Di sisi lain, Darmawan dia sebut sebagai sahabat Arcandra. Perkenalan Jokowi dengan Arcandra ada kaitannya pula dengan keputusan soal Blok Masela. "Rupanya Presiden lebih mempercayai masukan lain lewat jalur informal yang berasal dari perusahaan milik Arcandra," ujarnya. Karena itulah, Jokowi memilih mengumumkan sendiri keputusan soal blok Masela. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, proses penunjukan menteri Jokowi tidak lepas dari pertimbangan para pembisiknya. Baik dari partai pendukung maupun lingkaran dalam istana. Termasuk juga Wapres Jusuf Kalla. Namun, keputusan akhir tetap ada di tangan Jokowi. Presiden bisa saja mengubah keputusannya di menit-menit akhir. Selama ini, sebelum menunjuk menteri, Jokowi selalu meminta track record. Tanpa diminta pun, para pembisiknya juga pasti menyodorkan track record. Haya saja, selama ini track record calon menteri lebih sering berfokus pada integritas dan kemampuan. Seperti aktivitas keuangan, pernah tidaknya diperiksa penegak hukum, seberapa besar kekayaannya, hingga latar belakang kemampuannya. Alhasil, persoalan lain seperti yang dialami Arcandra tidak sampai termonitor. Informasi yang diperoleh Jawa Pos, bahkan BIN pun tidak dilibatkan dalam menelusuri rekam jejak para calon menteri. Contoh hasil keterlibatan intelijen dalam menelusuri rekam jejak secara mudah sudah bisa dilihat, dengan terkuaknya fakta bahwa salah seorang anggota Paskibraka tahun ini memiliki paspor Prancis. Di sisi lain, Arcandra juga tidak jujur atas status kewarganegaraan gandanya. Informasi yang beredar di kalangan internal kementerian ESDM, Arcandra sendiri tidak mengerti bahwa status dwikewarganegaraan dirinya bisa bermasalah. Hal itu tidak disampaikan ke Presiden saat dia diminta untuk menjadi Menteri. Dari internal ESDM pula, diperoleh Informasi bahwa sejak pertengahan pekan lalu Arcandra sebenarnya sudah siap mundur dari jabatannya apabila diminta Presiden. Namun, tidak ada tindak lanjut hingga akhirnya semalam dia diberhentikan. Sebelum Arcandra diberhentikan, Presiden sempat menggelar rapat kemarin sore bersama sejumlah pembantunya. Di antaranya, Menlu Retno Marsudi, Menkum HAM Yasonna H Laoly, dan Arcandra sendiri. Arcandra keluar sekitar pukul 18.15 tanpa memberikan satu komentarpun kepada wartawan yang menunggu dia. Begitu pula kedua menteri lainnya. Informasi yang diperoleh Jawa Pos, Arcandra langsung menuju kantornya. Sementara, Jokowi sendiri keluar dari Istana menjelang pukul 19.00. Saat konferensi pers, Arcandra tidak muncul. Hanya ada Pratikno dan Johan Budi. Sebelum diberhentikan, Arcandra bekerja seperti biasa. Namun, dia enggan menanggapi berbagai pertanyaan soal status dwi kenagaraannya. Mungkin, dia sudah merasa lebih baik karena pada Minggu (14/8) di Kementerian ESDM sudah memberikan banyak keterangan soal itu. Bahwa dia masih WNI. Usai rapat di Kementerian ESDM pada pagi hari, dia tidak antusias untuk menjawab pertanyaan seputar paspor. Saat ditanya, dia hanya menjawab singkat. "Lagi kerja," katanya. Dia juga cukup sibuk. Selain menggelar rapat di kantornya, dia juga melakukan kunjungan singkat ke tiga kementerian koordinator. Yakni, Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, dan Kemenko Maritim. Namun, seperti yang sudah-sudah, dia pelit bicara. Apalagi, jika ditanya soal status WNI yang kerap disebut sudah hilang karena pernah mengucapkan sumpah setia kepada AS. Dia menegaskan, saat ini hanya ingin bekerja untuk memenuhi arahan Presiden Joko Widodo. "Yang jelas, saya kerja saja. Ada hal-hal yang harus saya kerjakan secepatnya," ucapnya. Sekitar pukul 19.30, setelah dari Istana Negara dia tampak ke gedung Kementerian ESDM. Tidak seperti biasa, dia masuk ke ESDM melalui pintu samping gedung Setjen ESDM. Padahal, Arcandra lebih suka melalui pintu utama yang menghadap ke Monas. Dia datang sendirian. Sekitar satu jam kemudian, dia dikabarkan sudah meninggalkan gedung ESDM tanpa berpamitan kepada wartawan yang menunggunya. Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Arcandra soal pemberhentian dirinya. Selama 19 hari menjabat sebagai Menteri ESDM, belum banyak yang dilakukan Arcandra. Namun, ada satu momen yang penting yaitu perpanjangan izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia. Di eranya, izin Freeport yang habis pada 8 Agustus 2016 diperpanjang sampai 11 Januari dengan kuota 1,4 juta ton. Selain itu, dia juga mencairkan hubungan antara Kementerian ESDM dengan PLN, dan juga Kemenko Maritim. Saat jabatan menteri dipegang Sudirman Said, hubungan Kementerian ESDM memang kurang harmonis. Caranya, untuk kali pertama Menteri ESDM melakukan kunjungan ke PLN di era Jokowi. Lantas, kerap datang dan rapat di Menko Maritim. Selebihnya, dia menghadiri berbagai acara seperti The 4th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2016. Dia juga sedang dalam proses merealisasikan keinginan Presiden Joko Widodo agar pengembangan Blok Masela di Laut Arafura, Maluku dilakukan di darat atau on shore. "Insya Allah investasinya turun. Saya minta tim bekerja secepatnya supaya tidak ada waktu yang terbuang," katanya kemarin pagi di Kemenko Perekonomian. Saat itu, dia menyebut sudah ada data yang dipegang dan hitung-hitungan baru sudah keluar. Tidak semahal perkiraan awal yakni USD 19,3 miliar. (byu/dim)

Sumber: