Gus Akom: PPP Banyumas Tak Ada Masalah

Jelang Pilkada Fokus Penguatan Internal PURWOKERTO- Partai Persatuan Pembanguan (PPP) Kabupaten Banyumas melakukan konsolidasi internal menjelang Pilkada 2018 mendatang. PPP Banyumas menegaskan sudah tidak ada permasalahan apapun. Terutama berkaitan dengan kesimpangsiuran atau perihal dualisme kepengurusan di DPC PPP Banyumas. Jajaran Pengurus Struktural dan Kader PPP Kabupaten Banyumas usai konsolidasi internal dan buka bersama Menurutnya, Ketua DPC PPP Banyumas, H. Akomadhien Shofa, dualisme di tubuh PPP sudah benar-benar berakhir dengan terbitnya Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung yang diumumkan Jumat (16/6) lalu, yang menguatkan Putusan PT TUN yang terbit tanggal 12 Juni. Dari hasil tersebut, maka hanya ada satu kepemimpinan PPP, baik secara yuridis (MA) maupun administrasi negara (SK Menkumham) dibawah Muktamar Pondok Gede 2016. "PPP tidak ada masalah. Kalaupun masih ada persepsi mengenai dualisme kepengurusan, mengingat secara hukum dan aturan yang memiliki legal standing dan terdaftar di Kemenkumham ya kepengurusan kita (kubu Gus Romi, red)," ujarnya di sela-sela kegiatan buka bersama struktural Pengurus harian DPC PPP Banyumas, Jumat (16/6) lalu. Gus Akom, sapaan H Akomadhien Shofa, menjelaskan dalam kegiatan konsolidasi internal partai, yang dibalut dengan kegiatan buka bersama tersebut, kedua kepengurusan PPP di Banyumas juga sudah dapat duduk bersama. Sehingga harapannya ke depan akan menjadi modal baik bagi PPP Banyumas untuk menghadapi Pilkada nanti. Ditegaskan, kepengurusan PPP di Banyumas sejauh ini juga tidak ada permasalahan yang mendasar. Pasalnya, adanya persepsi dualisme kepengurusan tersebut dikarenakan efek dari perpecahan di tingkat pusat. "Saat ini kita akan mulai persiapan menuju Pilkada Banyumas. Tidak hanya struktural DPC PPP Banyumas saja, tetapi PAC juga diundang untuk melakukan komunikasi politik secara internal," tegasnya. Diakui, saat ini PPP Banyumas masih melihat peta kekuatan politik lawan-lawannya dalam Pilkada Banyumas 2018 nanti. Meski demikian, PPP Banyumas sejauh ini juga masih memiliki modal politik yang cukup, mengingat PPP memiliki tiga kursi di DPRD. "Sampai sekarang belum ada partai yang melakukan komunikasi politik dengan kita. Walaupun di DPRD kita bergabung dengan PDIP dalam alat kelengkapan dewan (fraksi, red), bukan berarti ke depan kita juga akan melakukan koalisi dengan PDIP dalam Pilkada. Namun semua masih kita lihat dan amati dulu perkembangannya," jelas dia. Berkaitan dengan perkiraan bakal calon yang akan maju dalam Pilkada nanti, menurut Gus Akom juga masih samar. Pasalnya, semuanya bergantung dari petahana, apakah akan mencalonkan diri lagi atau tidak. Berdasarkan pengalaman Pilkada di beberapa daerah, lanjut dia, setiap gelaran Pilkada dimana petahana kembali mencalonkan diri, biasanya calon lain seperti malu-malu kucing, sehingga maksimal hanya ada 2 atau 3 pasangan calon yang maju. "Kalau tidak ada petahana, kemungkinan akan lebih banyak calon yang maju karena dinilai memiliki peluang yang sama. Jadi masih belum jelas ke arah mana nantinya peta politik di Banyumas," kata dia. Terpisah, Anggota DPR RI dari PPP, H. Achmad Mustaqim SP MM menambahkan, kegiatan buka bersama tersebut menjadi momen untuk mendekatkan diri antarkader di kepengurusan DPC dan PAC PPP Banyumas. Hal itu untuk menetralisir adanya kesalahpahaman agar tidak berkelanjutan, khususnya mengenai persepsi dua kubu PPP. "Ini jadi hal yang baik, karena kedua kubu terlihat dalam kegiatan buka bersama ini. Kita berharap semua bisa diakomodir. Dan ini jadi awal yang baik untuk mempersiapkan PPP menuju Pilkada nanti," ujarnya. Menurutnya, untuk kepengurusan di daerah atau arus bawah, seharusnya tidak perlu ada perbedaan. Pasalnya, seluruh anggota DPR RI sudah memiliki komitmen untuk tidak membawa permasalahan yang terjadi di tingkat pusat, ke tingkat bawah. "Meskipun mereka tahu dari media, namun secara verbal kita tidak boleh membawanya ke tingkat bawah. Meskipun ada pengurus A dan B, saya akan tetap memperlakukan secara sama. Terbukti saat Pilkada di Cilacap kemarin. Dan saya rasa di Banyumas juga akan sama. Kalau soal kesimpangsiuran atau dualisme kepengurusan, itu kita anggap dinamika politik," tegas Anggota Komisi VIII DPR RI tersebut.(bay/acd)

Sumber: