Untuk Menghindari Manipulasi Absen, Instansi Diminta Pakai Absen Elektronik

PURWOKERTO - Untuk meningkatkan disiplin aparatur negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi meminta instansi pemerintah di pusat maupun daerah untuk menggunakan absensi elektronik. Hal ini juga berlaku di Kejaksaan Negeri Purwokerto yang dikunjungi Menpan, Rabu (22/6). “Berdasarkan hasil evaluasi dan kunjungan lapangan saat safari ramadan, kami menemukan masih banyak instansi pemerintah yang menggunakan absensi manual yang rawan dimanipulasi serta tidak bisa dimonitor secara real time. Karena itu saya minta jajaran instansi pemerintah untuk menggunakan absensi elektronik,” kata Yuddy. Namun di Kejari Purwokerto, Yuddy tidak menemukan ada yang melakukan pelanggaran. Perangkat absen juga sudah elektronik meski belum disambungkan langsung ke server pusat. “Apabila terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara, termasuk manipulasi data dan tidak hadir tanpa alasan yang jelas, maka perlu dilakukan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tapi di sini (Kejari Purwokerto) sudah bagus, sudah menggunakan absen elektronik. Namun sepertinya ada dua orang pegawai yang tidak terlihat, kemungkinan sudah pulang duluan," kata Yuddy yang ditemui Jaksa Fungsional Kejari Purwokerto Agus Fikri. Dituturkan, berdasarkan temuan di lapangan saat safari ramadan, saat ini Kementerian PANRB sedang menyiapkan surat edaran yang berisi imbauan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menggunakan sistem absensi berbasis elektronik. Selain itu, absensi kehadiran dengan sistem elektronik dapat juga digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi. Serta sebagai salah satu tolok ukur tingkat kedisiplinan aparatur sipil negara. Dalam surat tersebut juga ditekankan, agar instansi melakukan integrasi sistem absensi elektronik dengan sistem aplikasi lainnya yang telah dikembangkan oleh setiap instansi pemerintah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pegawai secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing. “Untuk instansi pemerintah yang memiliki unit kerja yang cukup luas dan tersebar, kami minta dilakukan pula integrasi sistem absensi elektronik dengan unit kerja yang membidangi kepegawaian,” ungkapnya dalam kunjungan yang berlangsung sekitar 15 menit. Ditandaskan Yuddy, safari ramadan dilakukan selain untuk monitor disiplin PNS di lapangan khususnya disiplin masuk dan keluar kerja, juga untuk memastikan penyelenggara pelayanan publik memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (ali/sus)

Sumber: