TNI Siap Masuk Filipina Bila ke Depan Ada Penculikan Lagi

TNI Siap Masuk Filipina Bila ke Depan Ada Penculikan Lagi

JAKARTA – PemerintahIndonesia masih mengandalkan Filipina untuk membebaskan tujuh WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf. Meskipun demikian, pemerintah sudah berancang-ancng untk langsung masuk apabila di masa mendatang kejadian serupa terulang lagi. Saat ini, kendali masih berada di otoritas Filipina. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan untuk saat ini pihaknya masih menunggu kabar baik dari militer Filipina mengenai operasi penyelamatan sandera. Militer Filipina mengerahkan ribuan pasukannya untuk menyelamatkan sandera. Sehingga, militer Indonesia memilih untuk menahan diri. Terlebih, setelah sejumlah kesepakatan dicapai dengan militer Filipina. Saat ini, posisi para penyandera di pulau Jolo sudah dikepung oleh sekitar 6-7 ribu pasukan Filipina. Sementara, untuk ke depan, bila terjadi lagi bisa saja TNI bisa ikut mengejar sampai ke darat karena sudah mendapat akses. ’’Begitu masuk, kita cuma bilang kita masuk, iya oke kita masuk, kejar sampai ke dalam,’’ ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan kemarin (29/6). Dia sudah menyampaikan kepada TNI mengenai kondisi pulau Jolo yang tidak terlalu luas. Ada beberapa rute untuk mencapai pulau tersebut, yang seluruhnya telah diamankan oleh militer Filipina. Bagi Menhan, yang terpenting adalah memastikan sandera dalam kondisi selamat. Pihaknya masih terus memonitor upaya penyelamatan sandera itu. Sementara, untuk penyanderaan kali ini, pihaknya bisa memahami permintaan Filipina agar TNI tidak masuk dulu. ’’Kan dia (kerahkan) hampir 10 ribu itu, kalau kita nambah-nambah nanti kacau lagi, kan belum terkoordinasi,’’ ucapnya. Pihaknya Menhan_Ryamizard_Ryacudu Menhan menuturkan, sebetulnya jalur yang dilalui oleh kapal para sandera itu merupakan jalur terlarang. Usai penyanderaan pertama, jalur itu tidak boleh dilewati kapal niaga. ’’Sebetulnya ada larangan oleh kemenhub, (mereka) bandel saja,’’ tutur menhan. Karena itulah, pihaknya akan mengumpulkan para pengusaha batubara yang kapalnya biasa berlayar di laut Sulawesi. Kemudian, mengundang Kemenhub pula. Pihaknya akan memberikan arahan mengenai jalur-jalur yang telah diamankan TNI maupun militer Filipina. ’’Kalau bandel ya percuma. Ini aman, dia lewat yang tidak aman, ya kejadian lagi,’’ tambahnya. Sementara itu, kemarin siang, Menhan bersama Menlu Retno Marsudi menemui Presiden. Dalam pertemuan tersebut, dibahas perkembangan terbaru upaya pembebasan sandera termasuk hasil kunjungan Ryamizard ke Manila. Sekaligus, mengkroscek informasi yang diapatkan di lapangan, karena tidak selalu sama. Ada sejumlah kesepakatan yang dihasilkan dalam kunjungan Menhan ke Manila, salah satunya mengenai koridor laut. Begitu pula dengan kesepakatan soal boleh tidaknya militer ikut serta dalam kapal niaga yang berlayar di perairan Filipina. ’’Coba ke Menhan, saya tidak punya kompetensi menjelaskan,’’ ucap Retno. Menlu menyatakan, hari ini dia akan bertolak ke Manila untuk bertemu dengan Menlu Filipina yang baru. Pihaknya akan mengomunikasikan upaya-upaya pembebasan sandera seperti halnya yang dilakukan pada penyanderaan kali pertama. Rencananya, pertemuan akan dihelat pada 1 Juli karena pelantikan presiden Filipina yang baru dilakukan hari ini. Sementara itu, Menkopolhukam Luhut Panjaitan saat ditemui usai membuka acara diskusi di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat (Jakpus), kemarin mengatakan bahwa dirinya belum dapat banyak berkomentar mengenai perjanjian pihak Indonesia dengan Filipina terkait penyanderaan tujuh WNI ABK TB Charles oleh kelompok Abu Sayyaf. Sebagai diketahui bahwa sebelumnya Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menyatakan bahwa militer Indonesia mendapat lampu hijau dari Pemerintah Filipina untuk mengejar kelompok Abu Sayyaf hingga masuk ke wilayah Filipina demi membebaskan WNI yang disandera. "Saya belum tahu banyak, tanya Menteri Pertahanan (Menhan) saja kalau soal itu," ujar Luhut sambil masuk ke dalam mobil jemputannya. Mantan jenderal TNI berbintang empat tersebut mengutarakan bahwa pihaknya akan segera menggelar rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait untuk menyusun hal-hal teknis terkait perjanjian tersebut. "Besok (hari ini, Red) akan ada pertemuan membahas itu," ujarnya singkat. Sebagaimana diberitakan, kapal tugboat Charles 001 dan kapal tongkang Robby 152 dihadang kelompok militan did Filipina pada 20 Juni lalu, saat berlayar did laut Sulu. Dalam peristiwa perompakan itu, tujuh ABK WNI dibawa paksa oleh militan sebagai sandera. Itu merupakan peristiwa penyanderaan ketiga dalam tiga bulan terakhir. (byu/dod)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: