Utang Rp 1.769 T untuk Alutsista, Kemhan: Masih Dibahas

Foto Istimewa JAKARTA – Kementerian Pertahanan (Kemhan) disebut-sebut akan melakukan pangadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) senilai Rp 1.769 triliun. Namun kabar ini langsung dibantah. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan (Strahan) Kemhan Mayjen TNI Rodon Pedrason mengatakan isu pengadaan alutsista senilai Rp 1.769 triliun dengan skema utang luar negeri yang ada dalam rancangan Perpres Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alpalhankam (Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan) Kemhan dan TNI tahun 2020-2024 belum bisa dikonfirmasi kebenarannya. https://radarbanyumas.co.id/april-2021-utang-pemerintah-tembus-rp-6-52729-triliun/ Menurutnya angka yang ada dalam dokumen rancangan perpres yang beredar tersebut proses pembahasannya masih berjalan. “Apa yang tertera di dokumen yang beredar belum dapat dikonfirmasi. Pemerintah masih dalam proses perencanaan perpres. Prosesnya masih berjalan. Mari ditunggu,” katanya, Minggu (30/5). Rancangan Perpres beredar luas setelah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan, tengah menyiapkan masterplan alpalhankam selama 25 tahun yang ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Berdasarkan draf yang beredar, Perpres itu merupakan tindak lanjut rencana strategis khusus 2020-2024. Dalam dokumen yang beredar, disebutkan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan sebesar sekitar Rp 1,760 triliun. Rencananya, pengadaan alat-alat tersebut dijalankan hingga 2044 mendatang. Dikatakan Rodon, untuk memenuhi kebutuhan alat utama sistem persenjataan dan memodernisasi alutsista, diperlukan pembiayaan yang mahal. Alutsista itu akan dipakai oleh TNI untuk menjaga kedaulatan negara dan keselamatan bangsa dalam jangka waktu yang lama. “Tapi diperlukan. Modernisasi Alutsista sebuah keniscayaan. Alutsista itu boleh tua tapi gak boleh usang. Old but not obsolete. Namun figur pertahanan juga mesti modern dan kuat. Eligible dan capability yang mumpuni,” katanya. Sementara itu, pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai, meski Presiden Jokowi belum mengetok palu, adanya rencana Perpres ini menjadi angin segar untuk alutsista Indonesia yang masih tertinggal. Dia mengatakan, bila melihat Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia 2020 sebesar Rp 15.434,2 triliun, angka yang terbaru itu hanya sekitar 11,4 persen jika dibandingkan dengan angka yang dialokasikan pemerintah untuk alutsista selama 25 tahun. “Apalagi jika angka Rp 15.434,2 triliun itu dikalikan 25 tahun sebagai asumsi, maka persentase jumlah yang direncanakan tersebut dari PDB akan tampak makin kecil lagi. Hanya 0,7 persen setiap tahunnya,” ujar Fahmi. Menurut Fahmi, jika rancangan itu disetujui Presiden, pemerintah akan mampu mengejar target belanja pertahanan sekitar 1,5 persen dari PDB per tahun. Harapannya dilema yang dirasakan tadi dapat terjawab. Selain itu, Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin membantah pihak-pihak yang menuding ada kerugian negara dari rencana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dalam mengalokasikan anggaran sebesar itu untuk melakukan modernisasi alat-alat utama persenjataan (Alutsista). “Hal tersebut baru rencana yang disampaikan Kemhan. Itu kan baru konsep perencanaan awal, belum masuk pada tahap pembelian/pengadaan,” ucap Hasanuddin. Hasanuddin mengklaim, rencana itu masih dalam pengkajian. Dia memastikan akan disesuaikan dengan keuangan negara. “Kerugian negara bagaimana, anggarannya saja kan masih dihitung. Bahkan mendapat persetujuan pun belum,” pungkasnya. (gw/fin)

Sumber: