Komunitas Difabel Sowan Bupati Kebumen

Masih Diperlakukan Diskriminatif KEBUMEN- Bupati Kebumen Ir Mohammad Yahya Fuad SE kedatangan tamu komunitas difabel, Selasa (9/8). Komunitas difabel menyampaikan keluhan terkait masih banyaknya diskriminasi yang di rasakan oleh mereka.Bupati Kebumen pun menyambut hangat para keluarga difabel yang bertandang kerumah dinasnya. Hadir pula dalam audiensi tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Kebumen Dwi Suliyanto SSos MSI. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kebumen dr Hj Yohanita Rini Kristiani Mkes dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kebumen H Ahmad Ujang Sugiono SH. Menurut Koordinator Komunitas Difabel Kebumen Mu’inatul Khoiriyah, hingga kini masih banyak diskriminasi bagi anak berkebutuhan khusus, salah satunya masalah pendidikan. Kaum difabel kerap ditolak saat mendaftar di sekolah-sekolah reguler. “Kalau untuk PAUD dan TK, masih banyak yang mau menerima, tapi kalau sudah SD, banyak sekali yang menolak,” terangnya. Rata-rata, SD menolak dengan halus dan mengatakan untuk sekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB). Rata-rata SD enggan untuk menerima kaum difabel dengan alasan repot dan tidak ada pendamping, jika ada pendamping pun biayanya mahal. “Jumlah difabel di Kebumen sekitar 11 ribu orang. 60 persen diantaranya merupakan anak-anak,” paparnya. SLB yang ada di Kebumen lanjutnya, tidak cukup untuk menampung semua anak-anak difabel, sebab dibatasi kuota. Jika SD reguler enggan untuk menerima maka bisa dipastikan anak-anak difabel tidak dapat mengakses pendidikan. “Padahal mereka sebagai warga Negara Indonesia juga berhak untuk mengakses pendidikan. Kedatangan kami ke rumah bupati salah satunya untuk menyampaikan hal itu,” paparnya. Sementara itu Bupati Kebumen Ir HM Yahya Fuad SE, menyambut hangat komunitas difabel yang betandang kerumahnya, bupati pun tidak menyangka bila jumlah kaum difabel di Kebumen mencapai ribuan. Beberapa kebijakan terkait kaum difabel, seperti bantuan dan lain sebagainya mungkin baru bisa direlisasikan pada tahun 2017 mendatang. “Saat ini banyak sekali gedung SD yang nganggur sebab adanya regrouping,” paparnya. Mu’inatul pun berharap kedepan ada kebijakan yang mengatur agar SD-SD yang ada mau menerima kaum difabel menjadi muridnya. (mam)

Sumber: