Reshuffle Mendekati, Presiden dan Wapres Sudah Kocok Ulang Menteri, Dua Kementerian Digabung

JAKARTA - Wacana adanya reshuffle pasca dirombaknya Kemendikbud Ristek dan Kementerian Investasi sepertinya menjadi kenyataan. Presiden Joko Widodo disebut-sebut telah berdiskusi dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin soal kocok ulang menteri. Staf Bidang Informasi dan Komunikasi Wakil Presiden Masduki Baidlowi mengatakan, jika Ma'ruf Amin sudah berembuk dengan Jokowi. Tetapi, Masduki belum merinci soal nama-nama dan berada di posisi apa. https://radarbanyumas.co.id/sri-mulyani-bikin-puas-menaker-dan-menkum-ham-disebut-layak-diganti/ "Kalau soal reshuffle, Wapres sudah diajak rembukan. Tetapi saya tidak bisa bicara lebih jauh karena kalau sudah ada saatnya akan ada pembicaraan spesifik," katanya saat konferensi pers secara daring, Senin (12/4). Ia melanjutkan, terkait penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristek Wapres telah memberi arahan terkait pegawai di dua kementerian itu. Terlebih, masalah kepegawaian merupakan tanggung jawab wakil presiden. Masduki menerangkan, jika Wapres telah berkoordinasi dengan Menteri BRIN, maupun Menteri PAN RB. "Pasti ada. Baik dengan menteri BRIN atau koordinasi dengan Menpan RB. Hal lainnya ya dibicarakan beliau," kata dia. Terkait Kementerian Investasi, ia beranggapan jika investasi memang sangat diperlukan saat ini. Terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini. Sayangnya, ia belum bisa menyampaikan secara rinci. "Investasi itu penting ke depan. Tapi pembicaraan jauh tidak bisa dibicarakan saat ini karena belum final masih proses diselesaikan," tandasnya. Terpisah, Ketua Fraksi NasDem DPR RI Ahmad M Ali mengaku belum mengetahui ada atau tidaknya reshuffle Kabinet Kerja Jilid II seusai pemisahan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dari Kementerian Riset dan Teknologi serta pembentukan Kementerian Investasi. Namun yang jelas, menurut Ali, tentu akan ada pengisian pos-pos jabatan kepala badan dan menteri tersebut. "Kocok ulang kabinet bisa terjadi, bisa ya, bisa tidak. Yang pasti akan terjadi pengisian di pos-pos jabatan tersebut," ujarnya, Senin (12/4). Ahmad Ali yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem mengatakan, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Ali mengatakan Presiden Jokowi tidak memiliki kewajiban apa pun untuk meminta persetujuan dari partai pendukungnya. Legislator NasDem itu juga mengatakan, hanya kepala negara yang paling mengetahui kebutuhan dan sosok yang pas untuk mengisi posisi-posisi di kabinet. "NasDem selalu memandang itu adalah kewenangan dan hak prerogratif Bapak Presiden. Dialah yang tahu siapa orang yang pas untuk mengisi posisi-posisi itu," tegas anggota DPR RI Komisi III itu. Meski begitu, Ali mengaku belum mengetahui apakah Ketua Umum NasDem Surya Paloh sudah berkomunikasi dengan Presiden Jokowi ihwal kemungkinan kocok ulang kabinet. Saya baru keliling daerah untuk konsolidasi, belum update itu," imbuhnya. Diketahui, Kementerian Pendidikan digabung dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek). Sehingga tidak menutup adanya reshfulle di jajaran pembantu presiden. Hal ini lantaran Kemenristek sebelumnya juga ikut membawahi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). (khf/fin)

Sumber: