Angka Kemiskinan di Banjarnegara Masih Tinggi

BANJARNEGARA - Angka kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara masih tinggi. Bahkan dua tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah warga miksin. Jika pada 2015 tercatat 377.897 jiwa, kini bertambah menjadi 424.180 jiwa. Dari data yang dirilis Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara, angka kemiskinan hampir merata di setiap wilayah kecamatan. "Rasionya kecil. Rata-rata angka kemiskinan di atas angka belasan ribu di setiap kecamatan," kata Kepala Dinsos Kabupaten Banjarnegara Azis Akhmad. Kecamatan Punggelan, mempati urutan pertama dengan jumlah jiwa kategori miskin terbanyak sebesar 42.807 jiwa. Sedangkan wilayah dengan angka kemiskinan terendah, justru ditempati oleh Kecamatan Pandanarum. Hanya 8.810 jiwa. Namun, dijelaskannya, memang ada korelasi antara jumlah jiwa kategori miskin dan jumlah keluarga miskin. Kecamatan Pandanarum sendiri hanya memiliki 2.599 KK, kecil bila dibandingkan dengan jumlah KK di Kecamatan Punggelan yang mencapai 11.986 KK. Menurut Azis, faktor tingginya angka kemiskinan di Banjarnegara salah satunya disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat yang masih cenderung stagnan. “Mengandalkan upah tanpa investasi,” tuturnya. Selain itu, faktor rendahnya upah dan pendidikan menjadi sebab lainnya. Adanya arus urbanisasi, disebutnya juga berpengaruh. Pasalnya, kebanyakan penduduk yang merantau keluar kota kebanyakan pemuda berusia produktif. “Mereka berpenghasilan akan tetapi perputaran uangnya tidak sampai kesini (Banjarnegara),” ungkapnya. Sebagai daerah yang masuk dalam kategori rawan bencana, mulai dari longsor, angin ribut, gempa bumi, hingga kekeringan yang kerap menimpa kala musim kemarau, dikatakan Azis ikut mempengaruhi kondisi perekonomian serta produktifitas penduduk di Banjarnegara. Ia mencontohkan, seperti bencana gempa yang baru-baru ini menimpa Kalibening pada Rabu (18/4) lalu. “Hampir lima ribu jiwa terdampak,” ujarnya. Bencana yang menimpa, tidak hanya menimbulkan kerusakan infrastruktur, melainkan juga mengganggu produktifitas penduduk di Kalibening, terutama petani dan peternak. Dijelaskan Azis, pada tahun 2017, Pemerintah Daerah Banjarnegara telah mengalokasikan anggaran Rp. 51,4 Milliar untuk menangani masalah tersebut. Dana itu bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, ADD, BAZ serta CSR. Namun, Azis mengungkapkan, pengalokasian anggaran kemiskinan cenderung masih digunakan untuk hal yang kurang berkelanjutan. Seperti bantuan RTLH, santunan, dan kegiatan lain yang tidak memberikan efek kesejahteraan yang berkelanjutan.(her)

Sumber: