Guru Honorer Banjarnegara Tuntut Statusnya Diakui

BANJARNEGARA - Ratusan guru honorer mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Banyumas, Jumat (13/10). Kedatangan mereka untuk menyampaikan sejumlah aspirasi, salah satunya menuntut agar statusnya diakui dengan SK bupati. Ketua DPRD Banjarnegara Nuryanto mengatakan ada sejumlah aspirasi yang disampaikan para guru honorer dalam audiensi tersebut. "Guru honorer ingin agar kesejahteraannya meningkat dan statusnya diakui dengan SK Bupati," terangnya. SAMPAIKAN ASPIRASI : Ratusan guru honorer mendatangi gedung DPRD Banjarnegara untuk menyampaikan aspirasinya, Jumat (13/10). (Darno/Radarmas) SK Bupati ini diperlukan sebagai salah satu syarat mengajukan tunjangan profesi yang dibiayai APBN. "Dan yang menjadi wilayah daerah, kita mendorong agar gaji honorer minimal satu jutaan rupiah per bulan," terangnya. Untuk mengakomodir tuntutan guru honorer ini, harus dialokasikan anggaran Rp 18,9 miliar. Nuryanto menyebut dengan honor Rp 630 ribu dan Rp 570, sudah dianggarkan Rp 11 miliar. "Kita butuh tambahan sekitar Rp 7,4 miliar. Kita dorong untuk diakomodir di APBD 2018," tutupnya. Ketua Forum Honorer K2 Indonesia, Purwaningsih mengatakan peran guru honorer sangat penting. Dia mencontohkan di SD Negeri 1 Wanacipta Kecamatan Sigaluh tempat dia mengajar, hanya ada dua PNS. "Dari total enam rombongan belajar. Dan yang satu itu adalah kepala sekolah. Kan sudah sangat limit. Lebih banyak honorernya. Dan itu membantu mencerdaskan anak bangsa ini," kata dia yang menyebut jumlah tenaga honorer di Banjarnegara sebanyak 1.018 orang. Ketua Komisi IV DPRD Banjarnegara, Pujo Hardiansah mengatakan guru honorer yang mengajar di sekolah pemerintah gajinya justru masih di bawah UMK. Sehingga pihaknya mendukukung agar alokasi anggaran untuk kesejahteraan guru honorer ditingkatkan. (drn/nun)

Sumber: