3.749 Rumah Tak Layak Huni di Banjarnegara Mendesak Direhab

Kondisinya Benar-Benar Tidak Layak BANJARNEGARA – Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Banjarnegara masih tinggi. Sebab angkanya masih mencapai puluhan ribu unit. REHAB : Pj Bupati Banjarnegara Prijo Anggoro Budhi Raharjo meletakan batu pertama rehab RTLH di Batur, kemarin. Sedangkan rumah yang benar-benar tidak layak dan mendesak diperbaiki jumlahnya mencapai ribuan unit. Karena tingginya jumlah RTLH, membuat penuntasannya membutuhkan waktu puluhan tahun, terutama jika hanya mengandalkan dana dari APBD Kabupaten. Untuk mempercepat penuntasan RTLH diperlukan dukungan dari semua pihak, termasuk dukungan perusahaan melalui program CSR. Penjabat (Pj) Bupati Banjarnegara, Prijo Anggoro Budhi Raharjo saat peletakan batu pertama pembangunan RTLH tahun 2017 di Kecamatan Batur kemarin mengatakan, berdasarakan data yang ada sampai tahun 2016 masih ada 52 ribu lebih RTLH yang belum direhab. Kondisi rumah yang layak huni berkaitan erat dengan pola hidup bersih dan sehat. Dengan rumah yang layak, maka derajat kesehatan masyarakat akan meningkat. Anggoro mengatakan, legislatif dengan eksekutif telah sepakat mempercepat penuntasan RTLH di tahun 2017. "Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau KUA PPAS APBD 2017, legislatif dan eksekutif menargetkan 5.000 unit RTLH yang akan direhab," kata dia. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah Banjarnegara, Mulyanto mengatakan, berdasarkat data mutakhir jumlah RTLH Banjarnegara mencapai 52.921 unit. Dari jumlah tersebut, 3.749 unit masuk kategori prioritas pertama, 19.154 unit masuk prioritas kedua, dan 30.018 unit masuk prioritas ketiga. ”Yang mendesak untuk ditangani yakni prioritas 1, karena benar-benar tidak layak,” ujarnya. Menurut Mulyanto, penuntasan RTLH membutuhkan biaya yang sangat besar. Jika diasumsikan untuk prioritas pertama sebesar Rp 10 juta per unit, dibutuhkan dana sekitar Rp 37,49 miliar. Untuk prioritas kedua dengan intervensi Rp 8 juta per unit, butuh dana sebesar Rp 153,2 miliar. Sedangkan prioritas ketiga dengan intervensi sebesar Rp 6 juta per unit, butuh Rp 180 miliar. (drn/din)

Sumber: