Peningkatan Kesejahteraan, Harapan Tiada Henti Bagi GTT/PTT

Bupati Cilacap menyampaikan jawaban atas pandangan Fraksi DPRD Cilacap tentang RAPBD 2019 di ruang rapat Paripurna DPRD Cilacap, Selasa (6/11). NASRULLOH/RADARMAS CILACAP- Desakan DPRD Kabupaten Cilacap soal peningkatan kesejahteraan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT) ternyata belum berpengaruh banyak. Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji, menyatakan akan tetap mengacu kepada ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku. "Mengingat kemampuan keuangan daerah yang terbatas, maka peningkatan kesejahteraan tersebut dilakukan secara bertahap dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku," jelas Bupati saat Rapat Paripurna tentang jawaban Bupati menanggapi pandangan fraksi DPRD tentang RAPBD 2019, Selasa (6/11). Secara prinsip, dia sepakat dengan keinginan DPRD. Namun menurutnya, hal itu tidak bisa dilakukan secara instant, tetapi bisa dilakukan secara bertahap. Karena kemampuan keuangan daerah yang terbatas. Baca: Amdal Belum Keluar, RS Priscilla Dibangun Banjir Genangi Rumah Warga Selain persoalan GTT/PTT, Tatto juga mengungkapkan, Pemkab melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) saat ini sedang melakukan pendataan dan verifikasi terhadap sekolah yang jumlah muruidnya tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dari hasil verifikasi tersebut, Dinas P dan K bisa menutup izin operasional sekolah yang tidak memenuhi SPM, atau melakukan regrouping agar beban kerja guru terpenuhi dan masyarakat tetap terlayani dengan baik dalam memperoleh pendidikan. Sedangkan terhadap pelaksanaan wajib belajar 9 tahun dan penyelenggaraan pendidikan gratis, diimplementasikan dalam program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi semua SD dan SMP, dan Program Bantuan Siswa Miskin (PBSM). "Program ini diwujudkan melalui program Indonesia Pintar dan Bantuan Sosial Siswa dari keluarga kurang mampu," pungkasnya. Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Taswan menegaskan, pihaknya akan terus melakukan pendampingan anggaran GTT/PTT 2019 ini. "Akan kami bahas lebih lanjut disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kalaupun harus naik, kami akan berjuang mati-matian untuk bisa naik," ujarnya. (nas/din)

Sumber: