1.114 Honorer K2 Cilacap Harus Bersabar Lagi

Audiensi Dengan MenPAN Masih Tertunda CILACAP-Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer K2 sepertinya masih tertunda. Akibatnya, ribuan honorer yang ada di Kabupaten Cilacap masih gigit jari menunggu kejelasan pertemuan itu. Kepala BKD Kabupaten Cilacap Heroe Harjanto disela-sela acara yang berkaitan dengan RSUD Cilacap mengatakan, masih menunggu waktu yang luang untuk diadakan audiensi dengan MenPAN. Diakuinya, sebenarnya pada Sabtu (21/5) lalu, dia berharap untuk bisa dilakukan. Namun akhirnya tertunda. "Dari kita akan dipimpin oleh Pak Sekretaris Daerah (Sekda), saya dan Kepala Disdikpora," ujarnya kepada Radarmas. Upaya ini, tegas dia, juga merupakan tindaklanjut dari surat yang pernah disampaikan Bupati Cilacap Tatto Suwarto kepada MenPAN beberapa waktu yang lalu. Dimana, masih ada sekitar 1.147 tenaga honorer K2 yang belum diangkat. Ribuan tenaga ini merupakan tenaga honorer yang tidak masuk pengangkatan di 2014 silam. Nantinya, pembahasan yang mungkin difokuskan yakni untuk tenaga honorer di sektor pendidikan. Sebab, menurut Heroe, selain jumlah yang lebih dominan, juga tingkat kebutuhan untuk pengadaan guru berstatus PNS tinggi. "Kasihan apabila satu guru PNS harus mengampu sampai enam rombel,"keluh dia. Sementara itu, pihaknya juga terus berkordinasi dengan dan melakukan pembahasan kebijakan terkait tenaga honorer K2 di Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Sebelumnya, Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji menugaskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Cilacap untuk membuat surat ke Menpan RB. "Surat tersebut berisi tentang audiensi dengan menteri. Karena ini masalah bangsa bukan hanya lingkup Kabupaten Cilacap," kata Bupati waktu itu. Diakuinya, bupati pernah menyetujui tentang adanya rencana moratorium ini. Akan tetapi, kata dia, untuk urusan bidang pendidikan dan kesehatan, sikapnya berbeda. Pasalnya dia menilai, dua bidang ini perlu dikaji ulang tentang moratorium, karena perannya sangat vital dalam keberlangsungan generasi kedepan. "Saya kemarin juga sudah matur (bicara, red) kepada Menpan, dimana beliau siap menerima kita. Tetapi formalnya harus melalui surat," tandasnya. Data dari BKD sendiri Cilacap, jumlah total PNS yang ada di Kabupaten Cilacap sekitar 13.693 orang. Kabupaten Cilacap masih membutuhkan 7.462 Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dari jumlah 7.462 tersebut, kebutuhan paling besar ada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Kebudayaan (Disdikpora), dimana membutuhkan 5.782 PNS. Kebanyakan untuk formasi guru, penjaga sekolah, dan tenaga administratif teknis.(rez/ttg)

Sumber: