Terapkan Digitalisasi Minimalkan Kebocoran, Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah

MENUJU DIGITALIASASI: Asisten Sekda Agus Winarno saat memimpin rapat soal pengelolaan keuangan daerah secara elektronik. (AMARULLAH/RADARMAS) PURBALINGGA- Pengelolaan keuangan daerah akan disiapkan full elektronik/digital. Hal itu untuk meminimalkan kebocoran pengelolaan keuangan di lembaga pemerintah. Hal itu dikatakan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Purbalingga, Agus Winarno saat memimpin rapat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Senin (28/3) di ruang rapat Bupati. Agus menjelaskan, pengelolaan keuangan secara elektronik agar tercapai efisiensi dan akuntabilitas. Karenanya, Pemkab Purbalingga akan mempercepat elektronifikasi Keuangan Daerah. Digitalisasi ini juga akan mempermudah layanan khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah. Misalnya terkait retribusi. “Pengelolaan keuangan daerah khususnya yang berhubungan dengan retribusi sudah harus dikelola secara elektronik agar Purbalingga mendapatkan banyak benefit dari hal tersebut,” katanya. Benefit dimaksud adalah memudahkan masyarakat untuk membayar atau berhubungan dengan keuangan daerah tanpa harus melalui proses yang panjang termasuk antrean. Selain itu, akuntabilitas lebih terjamin. “Akuntabilitas yang pasti bisa dipertanggungjawabkan dan menanggulangi potensi kebocoran,” ujarnya. Agus meyakinkan jika dalam waktu dekat ini Pemkab segera membentuk tim untuk melakukan sinkronisasi digital oleh Dinkominfo. Lalu membuat regulasi melalui Bagian Hukum Setd) agar payung hukum tentang hal tersebut jelas. “Untuk bank yang ditunjuk nanti juga akan memfasilitasi hal lain. Tapi dari Pemkab harus mempersiapkan segala sesuatunya seperti sinkronisasi dan regulasinya,” tegasnya. https://radarbanyumas.co.id/sejumlah-opd-purbalingga-bakal-diperiksa-bpk/ Pada kesempatan itu, seluruh pimpinan OPD yang hadir setuju untuk mensukseskan program tersebut. OPD seperti Dinkominfo, Dinperindag, Dinpertan, Bakeuda, DLH, Dinhub dan Dinporapar pada dasarnya mendukung sesuai tugasnya masing-masing. “Kami mendukung program tersebut agar pendapatan Purbalingga dan akuntabilitas bisa optimal,” ungkapnya. (amr)

Sumber: