Vaksin COVID-19 Tersedia November, Roadmap Vaksinasi Pekan Ini Selesai

JAKARTA - Vaksin COVID-19 akan tersedia di Indonesia bulan depan atau pada November 2020. Presiden berbegas meminta jajaran terkit untuk menyelesaikan roadmap vaksinasi selesai pada pekan ini. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menegaskan Pemerintah memastikan Vaksin COVID-19 akan tersedia di Indonesia pada November 2020. Kepastian ini diperoleh setelah dirinya bersama delegasi Indonesia yang terdiri atas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Duta Besar RI Djauhari Oratmangun dan Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir bertemu dengan pimpinan perusahaan produsen vaksin COVID-19 yakni Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac di China, Sabtu (10/10). https://radarbanyumas.co.id/sebaran-vaksin-102-451-500-orang-oktober-vaksin-corona-diumumkan/ https://radarbanyumas.co.id/12-kabupaten-dan-kota-diawasi-ketat-karena-kasus-aktif-covid-19-lebih-dari-1-000-orang/ "Jumlah vaksin yang akan diberikan beragam seiring dengan kapasitas produksi sejumlah produsen yang bekerja sama dengan Indonesia," kata Terawan dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/10). Dijelaskannya, untuk tahun ini, Cansino menyanggupi 100.000 vaksin (single dose/dosis tunggal vaksinasi) pada November 2020, dan sekitar 15-20 juta untuk tahun 2021. Sementara G42/Sinopharm menyanggupi 15 juta dosis vaksin (dual dose/dua dosis vaksinasi) tahun ini, dan yang 5 juta dosis akan mulai datang pada November 2020. Sinovac menyanggupi 3 juta dosis vaksin hingga akhir Desember 2020, dengan komitmen pengiriman 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) pada minggu pertama November dan 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) lagi pada minggu pertama Desember 2020, ditambah 15 juta dosis vaksin dalam bentuk bulk. (lengkapnya lihat grafis) Untuk tahun 2021, Sinopharm mengusahakan 50 juta (dual dose), Cansino 20 juta (single dose), Sinovac 125 juta (dual dose). "Pada tahap awal, kami akan memberikan prioritas vaksin kepada mereka yang di garda terdepan, yaitu medis dan paramedis, pelayanan publik, TNI/Polri, dan seluruh tenaga pendidik," ungkap Menkes. Diterangkannya, para garda terdepan dan yang tidak mampu secara ekonomi vaksinnya akan dibayarkan oleh pemerintah. "Mereka yang di garda terdepan dan peserta Penerima Bantuan Iuran alias PBI dalam BPJS Kesehatan akan ditanggung biaya vaksinnya oleh pemerintah," tegasnya. Disebutkannya, pihaknya telah menyiapkan program vaksinasi COVID-19 dan mengambil langkah untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan di Indonesia dan akan segera melakukan simulasi di beberapa puskesmas. "Sejak akhir September 2020 telah dilaksanakan pelatihan kepada tenaga kesehatan mengenai tata cara vaksinasi COVID-19," katanya. Untuk menjaga akuntabilitas pengadaan, maka vaksin yang dibayarkan pemerintah maupun yang mandiri tetap harus melalui Bio Farma, sebagai BUMN yang ditunjuk untuk pengadaan vaksin. Sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas, dalam waktu dekat Bio Farma diminta memaparkan kepada publik mengenai biaya pembelian vaksin dari semua mitra kerja samanya. Dikatakan Terawan, vaksin dari ketiga perusahaan asal China itu sudah masuk pada tahap akhir uji klinis tahap ketiga dan dalam proses mendapatkan Emergency Use Authorization (EUA) di sejumlah negara. Cansino melakukan uji klinis tahap ketiga di China, Arab Saudi, Rusia, dan Pakistan. G42/Sinopharm melakukan uji klinis tahap ketiga di China, Uni Emirat Arab (UEA), Peru, Moroko dan Argentina. Sementara itu Sinovac melakukan uji klinis tahap ketiga di China, Indonesia, Brazil, Turki, Banglades, dan Chile. Emergency Use Authorization dari Pemerintah China telah diperoleh ketiga perusahaan tersebut pada Juli 2020. Pemerintah UAE ikut memberikan Emergency Use Authorization kepada G42/Sinopharm. Tim inspeksi yang terdiri dari unsur BPOM, Kementerian Kesehatan, MUI dan Bio Farma juga dijadwalkan akan bertolak ke China pada 14 Oktober 2020 untuk melihat kualitas fasilitas produksi dan kehalalan vaksin produksi Sinovac, dan Cansino. Sementara itu data untuk vaksin G42/Sinopharm akan diambil dari data uji klinis di UAE karena diproduksi di sana. Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan kehalalan vaksin Sinovac dan Cansino akan dijamin melalui partisipasi MUI dalam proses pengujian data, begitu juga dengan kehalalan vaksin G42/Sinopharm. "MUI-nya Abu Dhabi sudah menyatakan no issue dengan kehalalan vaksin G42," katanya. Terkait ketersedian vaksin, Presiden Joko Widodo pun memerintahkan jajarannya segera memaparkan roadmap atau peta jalan terkait vaksinasi pekan ini. "Untuk roadmap pemberian vaksin, minggu ini saya minta secara khusus dipaparkan," tegasnya. Dikatakannya, roadmap pemberian vaksin untuk memperjelas apa yang akan dilakukan. "Hal yang terpenting dilakukan adalah terus menekan kasus positif dengan terus menyampaikan mengenai kedisplinan dalam protokol kesehatan," ungkapnya. Sementara Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Pemerintah telah sudah mengamankan pengadaan vaksin COVID-19 untuk 135 juta warga negara Indonesia hingga 2021. "Dalam perencanaan untuk tahun 2021 itu sudah 'secure' untuk kebutuhan 135 juta orang dengan jumlah vaksin sekitar 270 juta (dosis). Sisanya nanti terus didorong untuk 2022," katanya. Secara keseluruhan total orang yang menjadi sasaran penerima vaksin berjumlah 160 juta. sedangkan vaksin yang dibutuhkan mencapai 320 juta dosis. "Terkait dengan pengadaan vaksin, pemerintah sudah mengeluarkan Perpres 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan pemerintah sudah menyiapkan pengadaan vaksin dari berbagai produsen," katanya. (lihat grafis) Ditegaskannya, beberapa perusahaan pembuat vaksin telah menyampaikan komitmen untuk memasok vaksin, seperti Sinovac, Sinopharm, dan Cansino. Pembelian dan penyerahan vaksin akan dilakukan setelah uji klinis fase tiga diselesaikan. Beberapa perusahaan lain yang masih dalam tahap pembicaraan, seperti AstraZeneca, Novavas, Pfizer, dan CEPI. "'Down payment' sudah untuk Astra Zenica, yang lain sedang dalam pembahasan. Memang benar Pak Menkes, Menteri BUMN, dan Ibu Menlu sedang dalam perjalanan untuk pembahasan secara lebih detail," katanya. Pembelian vaksin memerlukan pembayaran uang muka, Perpres No 99/2020 memberikan dasar pemerintah untuk melakukan pembayaran uang muka dalam pembelian vaksin yang masih dalam tahap penyelesaian uji klinis. Dana untuk pembelian vaksin sudah dianggarkan dan menjadi bagian dari anggaran PEN. Terkait dengan vaksin Merah Putih, Menristek, Menkes, Menkeu tengah memastikan ketersediaan anggaran SDM dan sarana prasarana untuk menjamin kelancaran pengembangan vaksin tersebut sampai produksi selesai ditargetkan pada pertengahan 2021.(gw/fin) Info Grafis Vaksin COVID-19 telah tersedia pada November 2020. Pemerintah pun telah membuat langkah pengadaan vaksin untuk melakukan vaksinasi hingga 2021. Target vaksinasi 160 juta orang Kebutuhan 320 juta dosis Prioritas 2021 135 juta orang 270 juta dosis vaksin Target Vaksinasi 1. Garda terdepan (TNI, Polri, medis dan paramedis "contact tracing", aparat Hukum Pelayanan Publik) Total 3.497.737 orang Kebutuhan 6.995.474 dosis vaksin 2. Masyarakat (tokoh agama/masyarakat), perangkat daerah (kecamatan, desa, RT/RW) sebagian pelaku ekonomi Total 5.624.010 orang Kebutuhan 11.248.00 dosis vaksin 3. Tenaga pendidik (PAUD/TK, SD, SMP, SMA dan sederajat perguruan tinggi) Total 4.361.197 orang Kebutuhan 8.722.394 dosis vaksin 4. Aparatur pemerintah (pusat, daerah, dan legislatif) Total 2.305.689 orang Kebutuhan vaksin 4.611.734 dosis 5. Peserta PBJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) Total Total 86.622.867 orang Kebutuhan 173.245.734 dosis vaksin 6. Masyarakat dan pelaku perekonomian lain berusia 19-59 tahun Total 57.548.500 orang Kebutuhan 115.097.000 dosis vaksin Pengadaan vaksin Produsen Sinovac 18 juta dosis (2020) 125 juta dosis (2021) Produsen Sinopharm 15 juta dosis (2020) 50 juta dosis (2021) Produsen Cansino 100 ribu dosis (akhir Desember 2020) 15 juta dosis (2021) Produsen Astra Zeneca 100 juta dosis 'down payment' 50 persen atau USD 250 juta (Rp3,7 triliun) -) sumber Ketua Tim Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Airlangga Hartarto, diolah

Sumber: