Boikot Produk Pendudukan Israel

[caption id="attachment_101283" align="aligncenter" width="100%"] Sejumlah kepala negara dan kepala delegasi negara-negara OKI berfoto bersama disela KTT Luar Biasa ke-5 OKI mengenai Palestina dan Al-Quds Al-Sharif di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (7/3/2016).--Foto: Imam Husein/Jawa Pos[/caption] KTT OKI Hasilkan Deklarasi Jakarta JAKARTA- Tuntas sudah pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa ke-5 Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Kemarin (7/3), Presiden Joko Widodo secara resmi menutup KTT tersebut dengan menghasilkan deklarasi Jakarta. Poin utamanya adalah menyerukan Boikot terhadap produk Israel yang dihasilkan dari daerah pendudukan. Jokowi berdiri di podium bersama Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Sekretaris Jenderal OKI Iyad Ameen Madani menyampaikan sikap Oki sebagai keputusan konferensi dalam dua hari terakhir.     Menurutnya, kedaulatan Palestina merupakan isu penting bagi Indonesia dan negara anggota OKI yang lainnya. Pasalnya, Palestina merupakan satu-satunya negara peserta OKI dan KAA yang belum merdeka. "Deklarasi kemerdekaan Palestina sudah dilakukan pada 1998. Namun, kenyataannya wilayahnya masih dikuasai oleh Israel. Ketegangan di dalam negeri pun masih ada. Karena itu, pimpinan dunia islam menghasilkan rencana konkrit untuk memerdekakan Palestina," ujarnya di Jakarta kemarin (7/3). Jokowi juga mengingatkan kembali seluruh negara anggota OKI tentang tujuan awal pembentukan organisasi tersebut. "OKI dibentuk karena adanya kebutuhan mendukung perjuangan Palestina," ujarnya. Karena itu, bisa tidak bisa OKI menjadi bagian dari solusi Palestina, maka keberadaan organisasi itu sudah tidak relevan lagi. Indonesia, lanjut Jokowi, sejak awal konsisten menentang penjajahan Israel atas Palestina. "Bung Karno menegaskan, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel," ucap mantan Wali Kota Solo itu. Jokowi menjelaskan, negara anggota OKI dengan tegas meminta kemerdekaan Palestina dalam two-state solution. Solusi ini memungkinkan Palestina menjadi negara meskipun wilayahnya ada di dalam negara Israel. Dalam hal ini, Jokowi menerangkan bahwa anggota OKI sepakat untuk mempercepat hal tersebut dari dua apsek : internal dan eksternal. "Pertama, kami sepakat bahwa negara OKI akan menyalurkan bantuan kapasitas ekonomi melalui Al-Quds Fund. Kami juga akan menekan pihak Israel yang terus melanggar perjanjian perdamaian dengan berabagai cara. Salah satunya, dengan ajakan memboikot produk-produk yang dihasilkan di wilayah Palestina yang diduduki Israel," teranganya. Dirjen Multilateral Kemenlu Hasan Kleib menjelaskan, aksi boikot sebenarnya sudah dilakukan oleh negara-negara anggota OKI sejak dua tahun lalu. Namun, pemboikotan itu hanya berlaku di negara anggota OKI belum meluas ke semua negara. "Kalau negara lain masih membeli produk itu, maka insentif masih akan terus mengalir ke daerah pendudukan," terangnya. Israel memberikan insentif kepada penduduk yang menghasilkan produk di kawasan pendudukan. Beberapa di antaranya adalah buah-buahan, sayuran, wine, madu, minyak zaitun, telur, dan sejumlah produk organik lainnya. Apabila produknya tidak laku, tentu akan berdampak pada kelanjutan insentif bagi para pemukim illegal Israel. Untuk itu, perlu dukungan dari masyarakat Internasional agar tidak membeli produk-produk tersebut. "Di Indonesia sendiri sejak awal tidak ada karena kita tidak punya hubungan kerjasama dengan Israel," tambahnya. Hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Menurutnya, saat ini Palestina menderita karena agresi yang dilakukan Israel di wilayah Al-Quds. Dia beharap hasil konferensi ini bisa menjadi titik awal untuk membebaskan Al-Quds yang dainggap jantung Palestina tersebut. "Kami mengundang kepadal-keapala negara untuk hadir langsung ke Palestina. Bukan hanya untuk melihat keadaan, tapi untuk menguatkan pernytaan bahwa anda mendukung Palestina dan siap melawan pendudukan Israel," tegasnya. Sementara itu, Iyad Ameen menambahkan bahwa isu ini tetap harus melalui proses hukum dimana sehingga penyelesaian bisa terpenuhi. Dia pun beharap anggota Oki bisa menjalankan langkah yang ada di dalam dua dokumen hasil KTT tersebut. "Ini bukan sekedar komunike seperti yang dihasilkan selama ini. Namun, sebuah aksi yang direncanakan. Jadi, saya harap ini bisa menjadi panduan bagi negara lain," ujarnya. Sementara itu, Anggota Komisi I DPR TB Hasanudin menilai ada dua hal yang harus dilakukan OKI agar rekomendasinya berpengaruh. Jika tidak dilakukan, sulit bagi OKI untuk meyakinkan dunia, karena OKI sendiri secara internal sudah tidak sekuat dulu. Banyak kepentingan di masing-masing negara anggota OKI. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mendekati atau bahkan menekan negara-negara yang selama ini menjadi pendukung Israel agar mendukung langkah OKI. Contohnya, Amerika Serikat. "Bisa saja ditekan misalnya lewat minyak," tuturnya. Hal kedua adalah persatuan di internal Palestina sebagaimana yang diserukan oleh Presiden Jokowi. "Hamas dan Fatah itu beda pandangan politik. Mereka harus bersatu lebih dahulu," lanjut politikus PDIP itu.     Upaya apapun dari negara-negara sahabat untuk membantu Palestina agar merdeka sulit terwujud apabila did internal Palestina sendiri masih belum bersatu. (bil/byu) KTT OKI Hasilkan Deklarasi Jakarta JAKARTA- Tuntas sudah pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa ke-5 Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Kemarin (7/3), Presiden Joko Widodo secara resmi menutup KTT tersebut dengan menghasilkan deklarasi Jakarta. Poin utamanya adalah menyerukan Boikot terhadap produk Israel yang dihasilkan dari daerah pendudukan. Jokowi berdiri di podium bersama Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Sekretaris Jenderal OKI Iyad Ameen Madani menyampaikan sikap Oki sebagai keputusan konferensi dalam dua hari terakhir.     Menurutnya, kedaulatan Palestina merupakan isu penting bagi Indonesia dan negara anggota OKI yang lainnya. Pasalnya, Palestina merupakan satu-satunya negara peserta OKI dan KAA yang belum merdeka. "Deklarasi kemerdekaan Palestina sudah dilakukan pada 1998. Namun, kenyataannya wilayahnya masih dikuasai oleh Israel. Ketegangan di dalam negeri pun masih ada. Karena itu, pimpinan dunia islam menghasilkan rencana konkrit untuk memerdekakan Palestina," ujarnya di Jakarta kemarin (7/3). Jokowi juga mengingatkan kembali seluruh negara anggota OKI tentang tujuan awal pembentukan organisasi tersebut. "OKI dibentuk karena adanya kebutuhan mendukung perjuangan Palestina," ujarnya. Karena itu, bisa tidak bisa OKI menjadi bagian dari solusi Palestina, maka keberadaan organisasi itu sudah tidak relevan lagi. Indonesia, lanjut Jokowi, sejak awal konsisten menentang penjajahan Israel atas Palestina. "Bung Karno menegaskan, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel," ucap mantan Wali Kota Solo itu. Jokowi menjelaskan, negara anggota OKI dengan tegas meminta kemerdekaan Palestina dalam two-state solution. Solusi ini memungkinkan Palestina menjadi negara meskipun wilayahnya ada di dalam negara Israel. Dalam hal ini, Jokowi menerangkan bahwa anggota OKI sepakat untuk mempercepat hal tersebut dari dua apsek : internal dan eksternal. "Pertama, kami sepakat bahwa negara OKI akan menyalurkan bantuan kapasitas ekonomi melalui Al-Quds Fund. Kami juga akan menekan pihak Israel yang terus melanggar perjanjian perdamaian dengan berabagai cara. Salah satunya, dengan ajakan memboikot produk-produk yang dihasilkan di wilayah Palestina yang diduduki Israel," teranganya. Dirjen Multilateral Kemenlu Hasan Kleib menjelaskan, aksi boikot sebenarnya sudah dilakukan oleh negara-negara anggota OKI sejak dua tahun lalu. Namun, pemboikotan itu hanya berlaku di negara anggota OKI belum meluas ke semua negara. "Kalau negara lain masih membeli produk itu, maka insentif masih akan terus mengalir ke daerah pendudukan," terangnya. Israel memberikan insentif kepada penduduk yang menghasilkan produk di kawasan pendudukan. Beberapa di antaranya adalah buah-buahan, sayuran, wine, madu, minyak zaitun, telur, dan sejumlah produk organik lainnya. Apabila produknya tidak laku, tentu akan berdampak pada kelanjutan insentif bagi para pemukim illegal Israel. Untuk itu, perlu dukungan dari masyarakat Internasional agar tidak membeli produk-produk tersebut. "Di Indonesia sendiri sejak awal tidak ada karena kita tidak punya hubungan kerjasama dengan Israel," tambahnya. Hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Menurutnya, saat ini Palestina menderita karena agresi yang dilakukan Israel di wilayah Al-Quds. Dia beharap hasil konferensi ini bisa menjadi titik awal untuk membebaskan Al-Quds yang dainggap jantung Palestina tersebut. "Kami mengundang kepadal-keapala negara untuk hadir langsung ke Palestina. Bukan hanya untuk melihat keadaan, tapi untuk menguatkan pernytaan bahwa anda mendukung Palestina dan siap melawan pendudukan Israel," tegasnya. Sementara itu, Iyad Ameen menambahkan bahwa isu ini tetap harus melalui proses hukum dimana sehingga penyelesaian bisa terpenuhi. Dia pun beharap anggota Oki bisa menjalankan langkah yang ada di dalam dua dokumen hasil KTT tersebut. "Ini bukan sekedar komunike seperti yang dihasilkan selama ini. Namun, sebuah aksi yang direncanakan. Jadi, saya harap ini bisa menjadi panduan bagi negara lain," ujarnya. Sementara itu, Anggota Komisi I DPR TB Hasanudin menilai ada dua hal yang harus dilakukan OKI agar rekomendasinya berpengaruh. Jika tidak dilakukan, sulit bagi OKI untuk meyakinkan dunia, karena OKI sendiri secara internal sudah tidak sekuat dulu. Banyak kepentingan di masing-masing negara anggota OKI. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mendekati atau bahkan menekan negara-negara yang selama ini menjadi pendukung Israel agar mendukung langkah OKI. Contohnya, Amerika Serikat. "Bisa saja ditekan misalnya lewat minyak," tuturnya. Hal kedua adalah persatuan di internal Palestina sebagaimana yang diserukan oleh Presiden Jokowi. "Hamas dan Fatah itu beda pandangan politik. Mereka harus bersatu lebih dahulu," lanjut politikus PDIP itu.     Upaya apapun dari negara-negara sahabat untuk membantu Palestina agar merdeka sulit terwujud apabila did internal Palestina sendiri masih belum bersatu. (bil/byu)

Sumber: