Mulai Optimalisasi Tol Laut

TOL LAUT : Untuk memastikan kelancaran pengiriman logistik ke sejumlah daerah, tol laut akan dioptimalkan lagi setelah sempat dihentikan selama pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu. JAKARTA - Tol laut akan dioptimalkan di tengah pandemi Covid-19. Ini dilakukan untuk memastikan kelancaran pengiriman logistik ke sejumlah daerah. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menegaskan pihaknya melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menjamin keberlangsungan logistik ke seluruh wilayah Nusantara. "Tol Laut di tengah pandemi ini diharapkan mampu menjaga berlangsungnya pasokan logistik ke seluruh wilayah Indonesia," katanya dalam keterangannya, Minggu (21/6). Dikatakannya, industri pelayaran memiliki peran penting dalam mendukung program keberlangsungan logistik tersebut. Sebab Indonesia merupakan Negara kepulauan yang dihubungkan melalui jalur laut. Karenanya, dia mengharapkan pelayaran swasta nasional ikut terlibat aktif dalam program tol laut dengan melayani beberapa trayek yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan. "Saat ini kami telah berupaya semaksimal mungkin agar tol laut dapat lebih baik memberikan layanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya bagi saudara-saudara kita di Timur Indonesia. Dan untuk memaksimalkan tol laut butuh peran semua pihak agar benar-benar dapat memaksimalkan kapasitas angkut yang ada di dalam kapal sehingga dapat menurunkan disparitas harga," jelasnya. Ditambahkan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Capt. Wisnu Handoko untuk mencapai disparitas harga yang proporsional di semua aspek, program tol laut sebagai sebuah solusi. "Untuk menyelesaikan masalah disparitas harga, hal yang harus dilakukan di antaranya adalah dengan memperkuat supervisi perdagangan antar pulau. Lalu menerapkan digitalisasi salah satunya dengan National Logistik Ekosistem dan yang terakhir yaitu pengembangan sarana prasarana infrastruktur pelabuhan secara terus menerus mengikuti kebutuhan jumlah dan jenis komoditi," katanya. Dia juga menjelaskan program Tol Laut juga mampu merespon cepat permintaan Pemerintah Daerah (Pemda) yang ingin daerahnya disinggahi. Seperti merespon permintaan dari Bupati Pulau Morotai, Benny Laos contohnya. Bupati meminta tambahan rute untuk menjual hasil laut mereka ke Pulau Jawa. "Beberapa waktu lalu Bupati Pulau Morotai meminta tambahan singgah rute kapal Tol Laut ke daerahnya dan ini langsung kita respon. Dari yang sebelum satu rute menjadi dua rute. Kami berharap tambahan rute ini dapat meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat, sebab kita ketahui kalau Pulau Morotai sangat bagus hasil lautnya," katanya. Tidak hanya itu, Tol Laut juga terus memperbaiki layanannya. Di antaranya dengan mengupdate platform Logistic Communication System (LCS). Hal ini dilakukan untuk mengakomodir Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 53 tahun 2020. Dalam aturan tersebut ada jenis muatan atau barang yang boleh diangkut. Dan untuk mempermudah pengguna jasa maka pada layanan LCS, pihaknya melengkapi dengan pilihan jenis barang yang ingin diangkut. Dikatakannya juga performa kapal-kapal tol laut terus ditingkatkan. Ketepatan waktu roundturn voyage-nya dipantau melalui tracking system LCS. Proses stuffing kontainer di pelabuhan muat Tanjung Perak dan Tanjung Priok juga diawasi oleh petugas dari otoritas pelabuhan. "Sampai dengan bulan Mei 2020 load factor muatan berangkat sudah cukup bagus rata-rata di atas 70 persen bahkan ada trayek yang mencapai 95 persen," terangnya. "Kita terus melakukan perbaikan, peningkatan dan mengoptimalkan pelayanan pada Tol Laut ini. Hal ini kami lakukan agar pengiriman logistik menjadi mudah dan lancar, khusus bagi saudara-saudara kita di Timur Indonesia," tambahnya. Sementara Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengusulkan sejumlah stimulus kepada pemerintah untuk membantu dan meningkatkan kemajuan pelayaran nasional. "Kinerja pelayaran nasional sangat terpukul akibat pandemi COVID-19. Dampak COVID-19 dirasakan hampir merata pada seluruh sektor pelayaran. Untuk itu, pelaku usaha membutuhkan stimulus dari pemerintah dan seluruh stakeholder," katanya. Dikatakannya, pihaknya juga meminta penghapusan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Perhubungan seperti pada pelayanan jasa kapal dan jasa barang. "Pengusaha pelayaran nasional juga meminta keringanan atau penundaan biaya-biaya di pelabuhan, antara lain seperti memberikan penurunan 50 persen atas jasa tunda dan tambat labuh kapal," katanya.(gw/fin)

Sumber: