Segera Bagikan, Jangan Ditahan - Soal BLT dan Bansos, Pusat Minta Bantuan Kepala Daerah

DOK/ JAKARTA - Penyaluran bantuan langsung tunai baik melalui rekening perbankan maupun secara tunai sejak April hingga 7 Mei 2020 telah menembus Rp63,25 miliar. Jumlah BLT tersebut telah disalurkan terhadap 1.214 desa dan mencakup 105.420 keluarga penerima manfaat. Mayoritas dana BLT tersebut atau sebesar 86,82 persen disalurkan secara nontunai melalui rekening perbankan, sedangkan sisanya diserahkan secara tunai terhadap masyarakat yang tidak memiliki rekening perbankan. "Kami akan terus melakukan monitoring penyaluran ini," jelas Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers melalui video di Jakarta, Jumat (8/5). Sementara, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar berharap seluruh kepala daerah mempercepat sinkronisasi data penerima bantuan langsung tunai desa agar penyalurannya dapat segera diselesaikan. "Saya harap seluruh kepala daerah untuk melakukan percepatan sinkronisasi data yang sudah disetor desa agar ada percepatan penyaluran BLT desa," ujar Mendes. Mendes menyampaikan BLT dana desa menyasar warga miskin yang kehilangan mata pencaharian karena Covid-19 dan belum mendapat apapun dari kebijakan pemerintah. "Jadi mereka yang belum dapat PKH, program pangan non tunai, itu sasaran penerima BLT dana desa. Ditambahkan di sana adalah keluarga yang memiliki kerentanan, keluarga sakit kronis, juga masuk sebagai faktor penerima," ujar Abdul Halim. Dia menekankan pendataan penerima BLT tersebut dilakukan oleh relawan desa yang dibentuk kepala desa dan ketualangsung oleh kepala desa. Basis pendataan dilakukan melalui RT dan diupayakan pendataan dilakukan oleh tiga orang relawan desa. "Karena ini pendataan baru, keluarga miskin karena kehilangan mata pencaharian ini butuh pendefinisian miskin. Nah, jadi indikatornya karena kehilangan mata pencaharian. Pendataan oleh 3 orang agar ada kesepahaman lebih dari 1 orang bahwa keluarga itu miskin," jelasnya. Selanjutnya tahapan pendataan dari tingkat RT dibawa ke forum musyawarah desa khusus untuk melakukan verifikasi dan validasi. Hal ini penting agar tidak ada pihak-pihak yang merasa tidak diajak dalam membahas dan memutuskan siapa yang berhak menerima BLT dana desa. "Setelah disepakati di musyawarah desa khusus, maka akan ditetapkan oleh kepala desa. Hal ini juga sebagai ruang agar kepala desa tidak jadi tumpuan kesalahan apabila data tidak akurat," ujarnya. Setelah pembahasan pada tingkat desa selesai maka data dibawa ke tingkat kabupaten untuk sinkronisasi agar tidak terjadi tumpang tindih. Mendes menekankan, sinkronisasi ini lah yang perlu dipercepat oleh seluruh kepala daerah. "Saya harap dukungan kepala daerah, bupati/walikota agar data masuk segera diselesaikan," kata dia. Terpisah, Presiden Joko Widodo memerintahkan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang khusus diberikan pemerintah karena pandemi Covid-19 dapat dituntaskan sebelum Lebaran 2020 sehingga warga dapat merayakan Idul Fitri 1441 H. "Perintah Presiden agar tahapan ketiga ini untuk penyaluran bansos tunai dan bansos sembako bisa selesai sebelum Idul Fitri," kata Menteri Sosial Juliari Batubara. Juliari menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers bersama Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT) Abdul Halim Iskandar. Sebelumnya Juliari menjelaskan ada 4 jenis bansos yang dikelola Kemensos saat ini. Dua bansos bersifat reguler atau sudah biasa diberikan sebelumnya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dengan target 10 juta penerima manfaat dengan besaran manfaat berbeda-beda sesuai kualifikasi penerima. Kemudian program sembako untuk 20 juta KPM dengan nilai masing-masing Rp200 ribu per KPM. Bansos kedua adalah bansos non-reguler khusus Covid-19 yang terdiri atas bansos sembako bagi wilayah Jabodetabek dengan target 1,9 juta KK dengan besaran Rp600 ribu untuk masing-masing KK selama 3 bulan serta BLT untuk 9 juta KK di luar Jabodetabek. "Kami tentunya sangat berkepentingan untuk koordinasi dengan daerah dalam rangka pendataan yang akurat sehingga pada saat penyaluran, baik bansos sembako maupun bansos tunai ini bisa berjalan dengan baik," tambah Juliari. Kemajuan dari program BLT hingga saat ini sudah disalurkan melalui bank-bank di Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) sekitar Rp471,2 miliar atau kurang dari 9 persen. "Selanjutnya ada juga yang melalui kantor pos per hari ini sedang berjalan untuk 1,8 juta KK, jadi klo kita tambah dengan yang melalui transfer bank himbara sebanyak 785 ribu KK kemudian yang melalui kantor pos sebesar kurang lebih 1,8 juta KK totalnya per 9 Mei sudah tersalurkan untuk 2,6 juta KK,” jelas Juliari. Di kantor pos nanti, para penerima manfaat akan diberikan undangan untuk mengambil uang ke kantor sesuai jadwal undangan yang diberikan. "Nanti mereka akan diicek identitasnya lalu mendapatkan uang tunai Rp600 ribu di kantor pos sementara yang 785 ribu penerima manfaat sudah langsung ditransfer ke rekening di bank Himbara," tambah Juliari. Juliari mengaku ia belum mendapat seluruh data 9 juta KK untuk disalurkan BLT. "Dari target 9 juta KK per hari hari ini kami belum mendapatkan 100 persen, yang sudah kami dapatkan sekitar 7,8 juta KK sehingga masih ada daerah-daerah belum mengirimkan datanya. Ini sudah kami informasikan agar segera mengirimkan datanya yaitu sekitar 1,2 juta KK masih kami tunggu dari daerah," ungkap Juliari. Namun untuk menyalurkan bantuan tersebut, Juliari tidak mau menunggu sampai data benar-benar lengkap hingga 9 juta KK. "Tidak berarti kami tunggu data sempurna baru berjalan, bansos tunai ini sudah berjalan dari minggu ke-3 April, jadi belum sebulan karena datanya adalah dari daerah. Kita harapkan apabila daerah sudah mengirim data penerima bansos tunai dari Kemensos tidak perlu dikirim lagi data penerima yang sama termasuk juga untuk penerima bansos dari APBD agar tidak tumpang tindih," tegas Juliari. (fin/ful)

Sumber: