Desakan Menguat, Istana Pastikan Tidak Ada Proyek Ibu Kota Negara

JAKARTA – Di tengah pandemi COVID-19 yang memukul seluruh negara di dunia, pemerintah Indonesia diminta terus berupaya optimal dalam melakukan perlindungan kepada masyarakat. Salah satunya menunda pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Dana yang sudah dialokasikan bisa dialihkan untuk penanganan COVID-19. Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mendesak pemerintah untuk menunda dulu rencana pemindahan IKN baru dan mengalihkan anggaran pembangunan IKN untuk penanganan virus COVID-19 ini. Menurutnya, pengalihan anggaran untuk penanganan virus COVID-19 harus segera dilakukan. Karena Indonesia masih sangat minim dengan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penanganan. Serta memberikan santunan bagi para tenaga medis yang telah menjadi korban dalam penangananan COVID-19 yang hari demi hari semakin mengkhawatirkan. “Pemerintah memang telah menyetujui pemindahan Ibu Kota Negara baru ke Kalimantan Timur. Namun melihat pada penyebaran COVID-19 yang menjadi ancaman serius di tengah masyarakat, sebaiknya rencana pemindahan IKN ditunda dulu,” tegas Guspardi di Jakarta, Senin (6/4) Untuk 2020, lanjutnya, total APBN yang telah disepakati adalah Rp2.540 triliun. Dalam komposisi APBN tersebut, anggaran pembangunan infrastruktur mencapai Rp400 triliun. Termasuk anggaran pemindahan ibu kota. “Saya meminta pemerintah secepatnya melakukan pengalihan anggaran dari pos-pos APBN ini. Terutama dari anggaran infrastruktur. Sehingga penyebaran COVID-19 yang semakin pesat bisa ditekan,” ucapnya. Politisi PAN itu menyampaikan, keselamatan setiap warga negara harus menjadi fokus utama pemerintah, ketimbang pertumbuhan ekonomi. “Pemerintah harus memfokuskan kepada tindakan extraordinary untuk melakukan pencegahan dan penanganan krisis Pandemi COVID-19. Fokus kepada penyebab utama bukan akibatnya,” bebernya. Guspardi menegaskan, rakyat Indonesia lebih membutuhkan persoalan terjaminnya kebutuhan bahan pangan, perlindungan keselamatan, dan kesehatan dalam menghadapi pandemi Corona. “Pemerintah hendaknya menghentikan dulu upaya melanjutkan rencana pindah IKN dan pembangunan Ibu Kota baru. Ini mengingat kondisi keuangan negara yang juga terbatas,” terang Guspardi. Ia berharap, kebijakan Pemerintah memperluas program perlindungan sosial seperti PKH dan BLT untuk masyarakat miskin dan rentan miskin bisa segera direalisasikan. “Namun yang perlu juga mendapat perhatian adalah para pekerja informal dan UMKM yang jumlahnya mencapai 59 juta jiwa. Itu harus mendapat keberpihakan yang nyata. Harus ada insentif fiskal yang layak bagi mereka,” pungkasnya. Menanggapi hal itu, juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, mengatakan ada tiga prioritas yang akan dikedepankan. Di antaranya kesehatan masyarakat, perlindungan terhadap daya beli masyarakat, dan menjaga keberlangsungan sektor usaha terutama UMKM. Sebelumnya, ramai berita mengenai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang tetap berjalan di tengah pandemi COVID-19, yang menimbulkan asumsi di masyarakat bahwa pemerintah tidak sungguh-sungguh dalam memprioritaskan anggaran. Pemerintah, kata Jodi, menegaskan yang saat ini dilakukan terkait pembangunan Ibu Kota Negara hanya sebatas menjaga komunikasi dengan para calon investor saja. Jodi memastikan tidak ada pembicaraan mengenai penggunaan anggaran seperti yang dituduhkan. Sebab, sesuai instruksi dan arahan Presiden, APBN 2020 sudah jelas diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. “Bahkan sangat memungkinkan untuk menunda proyek IKN ini sampai situasi kondusif. Presiden sudah jelas bahwa saat ini seluruh fokus pekerjaan adalah mencari cara untuk penanganan pandemi COVID-19. Penggunaan APBN juga sudah diatur oleh Bu Sri Mulyani untuk difokuskan pada penanganan COVID-19. Ke depan tidak menutup kemungkinan juga beberapa proyek pembangunan, temasuk Ibu Kota Negara bisa ditunda sampai situasi berjalan normal kembali,” ujar Jodi di Jakarta, Senin (6/4). (tim.fin/acd)

Sumber: