Dapat Rp127 T, Jokowi Ingatkan Tak Ada Korupsi di Kementerian Pertahanan

ALUTSISTA: Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melihat kapal selam produksi PT PAL yang baru saja diuji cobakan di selat Bali kemarin. JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) diketahui memiliki anggaran cukup besar. Tak tanggung-tanggung, nilainya mencapai Rp 127 triliun. Presiden Joko Widodo meminta Menhan Prabowo Subianto mampu mengelola uang sebesar itu. Anggaran harus digunakan secara efisien, bersih dan jangan ada mark up. "Perlu saya informasikan, Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi APBN terbesar sejak 2016 sampai sekarang. Tahun 2020 ini sekitar Rp 127 triliun. Hati-hati menggunakan ini. Tetapi, saya yakin Pak Menhan kalau urusan anggaran detail sekali. Berkali-kali bicara dengan saya, beliau hampir hafal di luar kepala. Aman urusan Rp127 triliun," ujar Presiden Jokowi di saat membuka rapat pimpinan (rapim) jajaran Kemenhan, TNI dan Polri di Kemenhan, Jakarta, Kamis (23/1). Kepala Negara menyebut, Kemenhan merupakan satu dari beberapa kementerian yang mendapat alokasi anggaran terbesar sejak 2016 hingga saat ini. "Saya berpesan, tidak boleh ada mark up lagi. Yang terpenting Kemenhan harus mendukung industri pertahanan dalam negeri," imbuhnya. Baca Juga: PT PAL Uji Coba Kapal Selam Produksi Dalam Negeri Menurutnya, jajaran pertahanan harus bisa mengatasi semua masalah pertahanan dari berbagai spektrum. "Mulai dari konflik internal, perang asimetrik, gerilya, perang proxy, hingga perang hybrid, yang menggabungkan strategi militer nonmiliter, konvensional dan nonkonvesional," terang mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Ke depan, lanjut Jokowi, tantangan pertahanan semakin berat. Antara lain makin luasnya spektrum konflik di berbagai belahan dunia. Karena itu, Indonesia harus memperkuat diplomasi pertahanan untuk meredam ketegangan antarnegara. Selain itu, Indonesia juga harus siap dengan persenjataan untuk melakukan penegakan hukum di wilayah kedaulatan RI. Pada kesempatan itu, Jokowi juga membela Prabowo yang banyak disindir karena sering bepergian ke luar negeri. Jokowi menegaskan kunjungan Prabowo dalam upaya melakukan diplomasi pertahanan. Baca Juga: TNI Gadungan Terancam Empat Tahun Penjara "Kalau ada yang mempertanyakan, Pak Menhan pergi ke sebuah negara itu adalah dalam rangka diplomasi pertahanan, bukan sekadar lain-lain. Kalau masih ada yang bertanya, itu belum mengerti urusan diplomasi pertahanan. Meskipun saya tahu, dalam rangka melihat alutsista yang ingin kita beli. Bagus atau tidak bagus, bisa digunakan atau tidak bisa digunakan, semuanya harus dicek secara detail," tegas Jokowi. Seperti diketahui, belakangan ini Prabowo kerap mengunjungi sejumlah negara. Terakhir, Ketua Umum DPP Partai Gerindra tersebut berkunjung ke Prancis. "Saya dan Menhan sudah sering diskusi. Bukan hanya sekali dua kali. Tetapi, banyak yang nggak tahu," ucapnya. Terkait alat utama sistem persenjataan (alutsista), Jokowi menyebut mengagendakan rapat terbatas (ratas) kabinet di Surabaya, Jawa Timur pada pekan depan. Pemerintah, kata Jokowi, sedang menjajaki kerja sama dengan negara lain dalam pengadaan alutsista. "Beberapa sudah dijajaki oleh Pak Menhan. Baik yang dengan Prancis, Korea Selatan, maupun negara-negara di Eropa Timur. Ini akan segera diputuskan. Nah, minggu depan akan dibicarakan dalam rapat terbatas," tuturnya. Mengenai rencana Ghana dan Filipina membeli alutsista dari Indonesia, Jokowi menyebutkan, banyak negara yang tertarik dengan industri dalam negeri. Saat ini, sedang dalam proses. Soal sama dengan Prancis, Jokowi menyebut hal tersebut akan diputuskan dalam ratas. Jokowi menegaskan, belanja pertahanan perlu kebijakan yang tepat. Versi Jokowi, belanja pertahanan harus diubah menjadi investasi pertahanan. Tujuannya agar pembangunan industri strategis dalam negeri dapat bergerak. Industri strategis itu harus melibatkan BUMN. Dimana, harus ada transfer teknologi dan upaya meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Hal senada juga disampaikan Menhan Prabowo Subianto. Mantan Danjen Kopassus ini menegaskan pertahanan merupakan investasi bagi sebuah negara dalam menjaga kondisi wilayah agar selalu aman. Baca Juga: Diberhentikan, Kades Jeruk Legi Kulon Belum Siapkan Langkah Hukum "Pertahanan adalah investasi. Negara yang kuat pertahanannya, aman, akan terjadi iklim yang damai," tegas Prabowo. Menurut Prabowo, negara yang iklimnya damai akan menjamin ekonomi berkembang. Karena investor akan memilih masuk ke negara yang aman. "Ini suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan antara kondisi negara yang aman dengan kekuatan pertahanan. Kita butuh negara yang aman dan stabil. Agar aman dan stabil, perlu pertahanan yang kuat untuk menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan kita," ucapnya. Prabowo menyatakan, Kemenhan bertanggung jawab memberikan saran kepada Presiden dalam mengeluarkan kebijakan umum dan turunannya. Mulai doktrin, sistem, hingga strategi pertahanan. "Panglima TNI bertanggung jawab atas penyiapan penggunaan kekuatan. Kepala staf bertanggung jawab atas pembinaan kekuatan. Alhamdulillah, terjadi satu soliditas kerja sama yang kompak," jelasnya. (rh/fin/acd)

Sumber: