Hingga November 2024, KPPN Cilacap Salurkan Anggaran Rp 3.307 Miliar

CILACAP, RADARBANYUMAS.CO.ID -  Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cilacap hingga Bulan November Tahun 2024 telah menyalurkan aggaran sebesar Rp 3.307 Milliar atau setara 92, 83 persen.

Hal tersebut dikatakan Kepala KPPN Cilacap Luqman Joyo Kartono dalam keterangan resminya bersamaan dengan kegiatan pendampingan pembayaran gaji induk Januari TA 2025 untuk satker yang mengalami perubahan Kementerian/Lembaga.

Serta kegiatan pendampingan transaksi Cash Management, serta Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahuan 2024 di Aula KPPN Cilacap dan dihadiri oleh satuan kerja yang mengalami perubahan Kementerian/Lembaga, Selasa 17 Desember 2024 lalu.

"Sampai Bulan November 2024 secara keseluruhan KPPN Cilacap telah merealisasikan anggaran Rp 3.306.886.063.958 atau 92,83% dari pagu anggaran yang dikelola yaitu sebesar Rp3.562.315.499.000 untuk 55 Satuan Kerja dalam wilayah Pembayaran KPPN Cilacap termasuk Satuan Kerja Pemda Cilacap," katanya.

Menurutnya, realisasi sebesar Rp 3.306.886.063.958 tersebut terdiri dari realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 821.226.147.957 atau 86,76% dari pagu belanja K/L Rp 946.503.208.000 dan realisasi belanja dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 2.485.659.916.001 atau 95,02 % dari pagu belanja dana transfer ke daerah sebesar  Rp 2.615.812.291.000.

Selanjutnya disampaikan bahwa realisasi belanja K/L sebesar Rp821.226.147.957 terdiri dari realisasi belanja pegawai sebesar Rp431.498.055.863 atau 96,88 % dari pagu belanja pegawai sebesar Rp445.376.581.000 realisasi belanja barang Rp340.649.751.834 atau 78,54 % dari pagu belanja barang Rp 433.728.526.000 dan realisasi belanja modal sebesar Rp 49.078.340.260 atau 72,82 % dari pagu belanja modal sebesar Rp 67.398.101.000.

"Pada Bulan Nopember 2024 terdapat penambahan realisasi belanja K/L sebesar  Rp 68.154.856.821 atau 7,20 % dari pagu belanja K/L," lanjutnya.

Adapun terkait dengan belanja TKD disampaikan bahwa realisasi belanja dana TKD sebesar Rp 2.485.659.916.001 terdiri dari realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 1.434.034.280.679 atau 99,52 % dari pagu DAU sebesar Rp 1.440.878.675.000, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 53.273.357.300 atau 98,48 % dari pagu DBH sebesar Rp54.093.282.000, realisasi Dana Desa Rp 332.112.924.000 atau 99,81 % dari pagu Dana Desa sebesar Rp 332.740.035.000.

Kemudian realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp139.021.242.583,-  atau  79,26% dari pagu DAK Fisik sebesar Rp175.390.882.000,-; serta realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp518.684.304.939,- atau 87,08% dari pagu DAK Non Fisik sebesar Rp595.641.804.000,- serta realisasi Insentif fiskal sebesar Rp8.533.806.500 atau 50% dari pagu insentif fiskal sebesar Rp.17.067.613.000.

"Selain itu, pada Bulan November 2024 terdapat penambahan realisasi belanja dana TKD sebesar Rp 168.389.843.635 atau 6,44 % dari pagu belanja TKD," ujarnya.

Luqman menambahkan, bahwa pembayaran DAK Non Fisik dilakukan untuk kebutuhan mencakup antara lain Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dan Pendidikan Kesetaraan, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Tunjangan Profesi Guru, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru.

"Sedangkan DAK Fisik antara lain untuk belanja fisik terkait dengan bidang kesehatan, pendidikan, pertanian, Irigasi, jalan  serta kelautan dan perikanan," tandasnya. (*/ads)

Sumber: