CILACAP-Meningkatnya persaingan dan tuntutan akan mutu pelayanan terhadap puskesmas, serta munculnya tuntutan kemandirian dalam aspek pembiayaan kesehatan daerah, mendorong puskesmas untuk dikelola secara profesional.
Kelemahan SDM, sumber keuangan yang tidak mencukupi, sistem informasi yang masih manual serta sarpras yang kurang mendukung yang selalu menjadi kendala terus digenjot agar lebih siap.
Maka dari itu, dibutuhkan peningkatan mutu untuk meningkatkan pelayanan di puskesmas. Melihat fenomena tersebut, DKK Cilacap menggelar sosialisasi Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kamis beberapa waktu. Sosialisasi hadiri 76 perwakilan puskesmas, 20 perwakilan DKK, 16 stakeholder di Hotel 2 Intan Cilacap.
Hadir sebagai narasumber diantaranya perwakilan dari BPKP Yogyakarta, Susetyo Galih Trilaksono selaku Kordinator Bidang Akuntan Negara, Dian Rumastuti selaku Kordinator Pengawas Bidang Akuntan Negara dan M. Yasril Friandi. Lalu ada Hantari selaku Sekdin DKK Cilacap.
Dalam sambutannya, Hantari mengatakan sosialisasi ini diharapkan menjadi starting point positif bagi semua guna mencapai fleksibilitas pola pengelolaan keuangan Puskesmas serta pengembangan puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
"Ini merupakan jawaban atas tuntutan meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas kepada masyarakat," katanya.
Dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi dalam sosialisasi, bertujuan agar para peserta dapat mengenal pengertian dan dasar yang menjadikan landasan dijadikannya puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah(BLUD) dan juga peserta dapat mengerti dan memahami fleksibilitas pengelolaan manajemen keuangan di puskesmas dengan menggunakn Pola pengelolaan Keuangan(PKK).
“Saya berharap semoga dengan sosialisasi ini akan menjadi momentum positif bagi kita semua dalam rangka menyongsong BLUD Puskesmas di Kabupaten Cilacap tahun 2018, sehingga mutu pelayanan akan semakin meningkat, kepuasan masyarakat juga terpenuhi,” tambah Hantari.(*/ttg)