Lantaran tidak ada kesepakatan pembayaran, akhirnya kasus tersebut berujung pada gugatan perdata di pengadilan. Lalu menyusul terbitnya perintah eksekusi tanah dan bangunan, karena pengusaha yang memberikan pinjaman mendaftarkan lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
BACA JUGA:Meleset dari Target, Atlet Cilacap di Porprov Jateng 2023 Tetap Dapatkan Bonus
BACA JUGA:248 Guru Honorer Purbalingga Masih ada Harapan Masuk ASN P3K Maksimal di Tahun 2024
"Inikan berbicara fakta kebenaran dibuktikan dengan data-data yang kami duga, kami pelajar kami meyakini ada rangkaian tindak pidana. Jadi ada niat tidak baik untuk menguasai dari taktik praktik tersebut. Dari mulai proses lelang, terus kemudian jual beli hasil lelang yang ditengarai saling terafiliasi dan terafiliasi. Mau ditolak seperti apa pembelinya mengenal dan pernah bekerja bersama penjualnya," papar Setya.
Sementara, untuk rencana eksekusi lahan yang akan dilaksanakan PN Purwokerto besok, menurutnya, pihaknya akan tetap melakukan aksi untuk mepertahankan aset tersebut.
"Tetap mempetahankan," tutupnya. (win)