JAKARTA - Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi viral.
Apalagi terkait big data penundaan Pemilu 2024 memicu polemik publik.
Soal itu pun menjadi trending topik di twitter sejak, Senin (14/3) pagi.
Ribuan netizen menulis tagar #LuhutRakusBerkuas di lini masa twitter dengan beragam pendapat.
Penyebabnya, terkait isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Netizen menganggap Luhut rakus berkuasa dan takut kehilangan jabatan.
"Buat yg rakus sadar diri lah. Ini Bangsa milik rakyat. Bukan milik eloe.#LuhutRakusBerkuasa #LuhutRakusBerkuasa," tulis akun Dpram_ba**.
"Rakus kok mengatas namakan Rakyat, hampir 2 periode.... Bangsa ini, begini begini aja. #LuhutRakusBerkuasa," tulis akun @Misko***
"Dua Periode sudah Babak Belur, Tiga Periode Indonesa semakin Hancur. #LuhutRakusBerkuasa #LuhutRakusBerkuasa," tulis akun @Yuliesreb***
"Lebih baik darimana, ngurus ketersediaan minyak goreng buat rakyatnya aja gk becus. Koq mau minta nambah. #LuhutRakusBerkuasa #LuhutRakusBerkuasa" kata netizen lain.
Adapun Luhut mengklaim bahwa Indonesia akan lebih baik jika Presiden Joko Widodo ditambah 3 tahun masa jabatan. Luhut menyampaikan hal itu dalam Podcast Deddy Corbuzier Jumat lalu.
"Kalau ditambah tiga tahun, mungkin sekali, akan lebih baik. Sekali," kata Luhut.
Luhut menyebutkan alasan penambahan tiga tahun masa jabatan Jokowi, antara lain kinerjanya, pribadinya, capaian yang bergerak naik, serta keadaan sekarang ini.
Karenanya, kata dia, apabila ada rakyat yang menginginkan Jokowi lebih lama menjadi presiden, hal itu merupakan hak mereka dan tidak perlu di-bully.
Selain itu, Luhut juga klaim punya data dukungan penundaan pemilu dari pengguna media sosial. Dia mengklaim bahwa dukungan netizen untuk tunda Pemilu sebanyak 110 juta netizen.
"Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah," kata Luhu.
Dia mengklaim, dari big data itu, rakyat Indonesia juga mengkritisi dana Rp100 triliun lebih untuk Pemilu 2024. Dana ratusan triliun ini memang diajukan KPU kepada DPR-pemerintah.
"Sekarang lagi gini-gini, katanya, kita coba tangkap dari publik (dari data-data tersebut), ya itu bilang kita mau habisin Rp 100 triliun lebih untuk milih, ini keadaan begini, ngapain sih, ya untuk pemilihan presiden dan pilkada, kan serentak," ucapnya. (fin)