Sebagai Pemilih dalam Pemilu 2019
PURWOKERTO - Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 semakin dekat. Namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum sepenuhnya menyelesaikan pendataan pemilih di Lapas Purwokerto. Masih ada sekitar 200 warga binaan yang belum jelas nasibnya sebagai pemilih. Komisioner KPU Kabupaten Banyumas Suharso Agung Basuki yang ditemui usai pendidikan pemilih di Lapas Purwokerto Senin (8/4) kemarin mengatakan, sekitar 200 warga binaan tersebut belum memiliki NIK dan tidak tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP).
"Yang 200 orang karena tidak terekam di DPTHP dan tidak memiliki NIK, sementara KPU belum bisa memasukan sebagai pemilih," katanya. Tapi, lanjut Agung, biasanya ada Surat Edaran dari KPU RI untuk mengcover pemilih tersebut.
Disamping itu, Agung menjelaskan, akan ada empat Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Lapas Purwokerto. Ia mengungkapkan, jumlah pemilih di Lapas Purwokerto termasuk 200 warga binaan diatas, sekitar 860. Dengan empat TPS, pihaknya memerlukan 36 petugas khusus di TPS perlu. Di masing-masing TPS akan terdapat tujuh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan dua orang pengamanan. "Perlakuan TPS sama dengan TPS dengan TPS yang ada diluar," imbuhnya.
Sementara itu, Kalapas Purwokerto Bambang Basuki mengatakan, dari sekitar 860 warga binaan yang memiliki hak pilih, sekitar 590 orang sudah masuk sebagai daftar pemilih. Ia juga membenarkan sekitar 200 warga binaan tidak memiliki NIK dan belum tercantum dalam DPTHP.
"Tapi KPU sudah mengusahakan, mungkin nanti lewat SE," katanya. Ia mengungkapkan, data 200 warga binaan ini tidak jelas. Nama yang disebutkan warga binaan, setelah dicari di sistem Dindukcapil tidak muncul data dan NIK.
Untuk Pemilu 2019 nanti, kata Bambang, pihaknya menyiapkan 36 petugas di empat TPS Lapas. Petugas ini berasal dari petugas Lapas sendiri. Baik untuk petugas pengamanan ataupun KPPS. Ia menghimbau agar petugas bekerja dengan baik. "Karena ini tugas negara jangan untuk main-main," tutupnya. (ing)