PKL GOR yang akan direlokasi. HKM/RADARMAS
PURWOKERTO-Shelter kuliner GOR di sebelah SDN 1 Purwokerto Lor yang lagi dibangun rupanya direncanakan menjadi tempat bagi Sanggar Kwarcab Pramuka Banyumas. Sementara, Sanggar Kwarcab Pramuka Banyumas menjadi tempat untuk relokasi PKL depan GOR Satria Purwokerto.
“Untuk penataan PKL GOR ini ada wacana tidak jadi di sebelah selatan jalan depan kompleks GOR. Tetapi akan menempati Kwarcab Pramuka Banyumas,” kata Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas, Agus Angraito.
Rencana tersebut, kata dia, masih diwacanakan.
Adapun untuk lahan yang sebelumnya diperuntukkan untuk PKL Gor Satria ini akan didirikan gedung baru untuk Kwarcab Pramuka Banyumas. Sedangkan untuk lahan yang akan ditinggalkan Kwarcab atau yang berada di sebelah timur GOR akan ditempati PKL.
Seperti diketahui, lahan yang berada di sebelah SDN 1 Purwokerto Lor ini, sudah diratakan dan disekililingnya dipagar mengguanakan seng. Direncanakan sebellumnya, di lahan tersebut akan dibangun 26 shelter kuliner untuk PKL GOR Satria.
Menanggapi wacana ini, Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima Gor Satria (Papagorsa), Ny Untung mengaku keberatan jika relokasi dirinya dan pedagang lainnya tidak jadi menempati lahan yang sebelumnya sudah disepakati bersama.
Jika nantinya akan ditempatkan di Kwarcab Banyumas atau di sisi timur GOR, kata dia, pedagang akan kesulitan untuk menata tempat dengan adil. Soalnya, dengan bentuk lahan yang memanjang, maka setiap pedagang akan berebut untuk mendapatkan tempat terdepan atau sisi luar mendekati jalan.
“Kalau lahan itu kan memanjang ke utara, sehingga dimungkinkan penataannya untuk warung tidak akan menghadap jalan semuanya tetapi ke timur atau barat. Hal ini bisa menimbulkan persoalan antar pedagang, karena yang akan menempati sisi paling utara akan merasa rugi,” kata dia.
Ia berharap untuk relokasi ini, sesuai dengan kesepakatan yakni tetap di sebelah selatan jalan raya atau sebelah SDN 1 Purwokerto Lor.
Adapun untuk pembangunan shelter kuliner ini baru sebatas pengurugan dan perataan tanah karena untuk pembangunan fisik terganjal anggaran dari pemerintah daerah. Dijanjikan, anggaran baru turun pada APBD Perubahan 2019. (hkm)