Pegawai BKDD memilah berkas CPNS. HKM/RADARMAS
PURWOKERTO-Honorer Banyumas, khususnya honorer kategori dua mempertanyakan kejelasan mengenai PPPK kepada Bupati Banyumas. Hal tersebut karena dinilai sampai sampai saat ini belum ada kejelasan.
Selain itu, K2 juga meminta agar daerah memprioritaskan K2. Wakil Ketua Honorer K2 Banyumas Tusti Winarni mengatakan, selama ini informasi mengenai PPPK belum jelas. Meskipun sudah beredar di media sosial, namun dari pemerintah pusat belum ketok palu. Sehingga, informasi tersebut tidak bisa menjadi dasar untuk penentuan.
"Semua masih rancangan, sehingga kami ingin meminta kejelasan," tambahnya.
Sebelumnya K2 menggelar rakornas di Purwakarta. Dalam rakornas tersebut dibahas mengenai PPPK. Dalam rakornas tersebut dibahas juga daerah yang diberikan wewenang untuk PPPK.
"Untuk itu, kami menanyakan kepada bupati terkait semua hal mengenai PPPK. Namun, karena bupati tadi banyak sekali tamu jadi kami hanya bila berbincang sebentar saja," ucapnya.
Menurutnya, sebelumnya ada informasi yang didapatkan jika bupati melakukan pertemuan di Batam beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut juga salah satunya membahas mengenai PPPK.
"Kami kroscek sekaligus berharap untuk diprioritaskan. Karena untuk pengabdian K2 sendiri sudah lama," katanya.
Tusti menambahkan, bukan hanya guru. Namun semua honorer K2, mulai dari guru, tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan lain-lain yang tergabung dalam K2. Dia berharap jika benar menjadi kewenangan daerah, untuk K2 tidak ada seleksi. CUkup fortofolio. "Meskipun ada intruksi dari pusat untuk tes, jika kewenangan di daerah, barangkali bisa memberikan kebijakan seperti itu. Mengingat banyak K2 yang sudah tua-tua," tutupnya.
Menanggapi pertanyaan dari para guru Wiyata Bakti (WB) terkait nasib mereka yang tidak lolos CPNS dan menanti kepastian status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Bupati Banyumas, Achmad Husein mengatakan, hingga kemarin masih menanti instruksi dari Presiden. Sebab persoalan tersebut, kata dia, merupakan persoalan tingkat nasional.
"Ini kan tidak terjadi di Banyumas saja. Aspirasi juga sudah masuk pemerintah pusat. Sampai saat ini, kami masih menunggu instruksi resmi dari pusat," kata dia. (hkm/ttg)