BUKAN HIBURAN MALAM : Sebagian Pengunjung sedang melihat live music yang merupakan salahsatu rangkaian acara Festival Kinerja 99 Hari Kerja HuDe
PURWOKERTO- Festival kinerja 99 hari HuDe (Husein-Sadewo) berkerja tak mendapat respon simpatik dari warga. Dampak festival ini ini pun diragukan efektivitasnya. Terutama ditengah persoalan yang masih melilit Banyumas.
Kepala Bappedalitang, Eko Prijanto menuturkan, festival 99 hari kerja itu menghabiskan dana APBD sekitar Rp 300 juta. "Sekitar Rp 300 juta. Itu kan ada rangkaian dari pagi, ada launching MPP, drum band dan pementasan seni. Menurut saya tidak lebih dari itu (Rp 300 juta)," kata dia.
Penilaian tidak pentingnya penggunaan anggaran untuk acara festival kinerja semacam itu muncul dari Ketua Komisi D DRPD, Mustofa. Ia menilai, pimpinan daerah sudah bukan lagi saatnya muncul di depan perayaan perayaan. Apalagi dengan panggung yang 'wow'. Pimpinan saatnya berada di baris terdepan advokasi pengentasan kemiskinan, pengangguran dan persoalan kesehatan.
Apalagi kemiskinan memang masih jadi catatan di Banyumas. Sekda Banyumas, Wahyu Budi Saptono mengatakan pada Musrembang RPJMD 2018-2023. Iklim investasi, dan pertembuhan ekonomi masih belum berdampak besar mengurangi kemiskinan dan pengangguran. "Iklim investasi. Pengembangan UKM dan IKM serta serta pengembangan ekonomi kreatif dan inovasi belum mampu mendorong penurunan angka kemiskinan dan pengangguran," kata dia. Soal kemiskinan di Banyumas juga jadi pesan Gubernur Jawa Tengah pada saat pelantikan bupati.
Bahkan sempat dibacakan ulang oleh Pj Bupati Budi Wibowo dalam sertijab kepada Bupati dan Wakil Bupati Banyumas, Achmad Husein dan Sadewo Tri Lastiono. "Apakah kita tidak merasa malu jika berkumpul dengan teman-teman dari provinsi dan nasional. Banyumas masih masuk dalam 15 besar kabupaten miskin di Jawa Tengah," kata Budi Wibowo menyampaikan amanat gubernur Jateng kepada Pemkab Banyumas.
KOSONG : Salahsatu stand pameran yang terlhat melompong
Belum Tahu
Pengunjung yang berada di Alun-alun Purwokerto pun banyak yang tidak mengetahui tajuk kegitan berpanggung megah dan banyaknya stan pameran. Sebagian juga menyayangkan penggunaan anggaran untuk festival 99 kerja itu. Yanuar, warga Penatusan, Purwokerto Wetan mengaku, dia tidak mengetahui ada kegiatan bertajuk festival 99 hari kerja. Dia hanya berencana nongkrong dan bermain di Alun-alun dengan keponakannya yang sedang libur.
Dia sempat berkeliling alun-alun. Tapi dia kecewa. "Lha penuh tenda pameran tapi ya apa yang dipamerkan. Cuma banner, tidak ada yang menarik. Tak pindah ke depan aja, " kata dia sambil menunjuk arah ke Supermarket. Saat diberitahu jika event itu ialah pameran kerja 99 pasangan Husein-Sadewo, ia justru merespon dengan nada kecewa. "Eman eman duite," katanya.
Sementara, video Mapping yang ditayangkan di festival itu juga dikritisi. Video yang diputar bukanlah materi hasil kinerja selama 99 hari kerja Husein-Sadewo seperti disebutkan pembawa acara. Melainkan video yang sering disebarkan pendukung Husein-Sadewo ketika masa kampanye Pilkada dulu.
Video tersebut berisi grafik angka kemiskinan, pengangguran dan pembangunan yang berjalan di Banyumas dengan data akhir 2017 dan materi gambar yang diambil tahun 2018 sebelum keduanya terpilih. Bukan gambar yang diambil di masa 99 hari kerja. Pengunjung yang sempat berdiri melihat video tersebut berangsur meninggalkan arah panggung. Mereka menyebar ke berbagai arah. Memilih tidak menonton video tersebut hingga usai diputar.
"Sudah pernah lihat," kata Ahmad Irfan, pemuda asal Jl Riyanto, Purwokerto Utara saat ditanya mengapa tidak menonton hingga usai video yang ditayangkan.
Masih Meleset
Di bagian lain, Bupati Banyumas Achmad Husein mengakui tidak mampu memenuhi janjinya dalam progaram 99 hari kerja. Sebab ia terkendala keterbatasan waktu, payung hukum dan sebagian program tidak dapat masuk dalam APBD di tenggat waktu 99 hari kerja.
"Tadi kami sudah banyak diskusi, total dari semua progress yang kita capai adalah 88 persen. Jadi masih ada 12 persen yang belum," kata Husein saat membacakan pidatonya di festival 99 hari kerja Bupati. Ia mengaku, telah membuktikan bahwa setelah dilantik langsung bekerja dengan capaian tersebut.
Sejumlah kendala harus ia hadapi agar program 99 hari kerja yang dijanjikan terlaksana. "Ada beberapa kendala, pertama adalah waktu, kedua kendala undang undang, ketiga belum dianggarkan di APBD," kata dia. Menurutnya, meski tidak ada program 99 hari kerja ia tetap akan melaksanakan yang ada dalam program tersebut.
Penyebutan 99 hari kerja, kata dia, merupakan usaha percepatan hasta krida yang ia janjikan sebelum terpilih kembali menjadi Bupati. "Tanpa ada 99 hari kerja ini, pun memang harus kami kerjakan. Itu sudah jadi komitmen kami sejak awal. Ini hanya langkah percepatan," kata dia. (hkm/dis)