Untuk Pos Pengamanan
PURWOKERTO- Pilkada 2018 terus disiapkan. Senin (3/4) kemarin, Komisi A DPRD melakukan rapat bersama beberapa instansi terkait. Hal yang paling disorot antara lain mengenai kekurangan anggaran, terutama anggaran untuk pengamanan pilkada, yang masih kurang sekitar Rp 28 miliar.
Ketua Komisi A DPRD Banyumas, Sardi Susanto mengatakan, Pilkada 2018 perlu dipersiapkan sejak dini, sehingga diadakan rapat persiapan Pilkada 2018 dengan instansi terkait, seperti KPU Banyumas, Badan Keuangan Daerah, Kesbangpol, Satpol PP, hingga instansi lain seperti TNI/Polri.
Secara umum, lanjut dia, anggaran Pilkada sifatnya hibah, dan dialokasikan kepada KPU Kabupaten Banyumas selaku penyelenggara Pilkada. Meski demikian, hal itu belum termasuk dengan anggaran keamanan yang masuk di pos anggaran masing-masing OPD, yaitu Kesbangpol dan Satpol PP.
"Dari rincian yang masuk, kekurangan anggaran untuk pengamanan Pilkada mencapai Rp 28 miliar. Sehingga perlu ada koordinasi antara TAPD dan OPD terkait," katanya.
Alokasi anggaran tersebut, menurutnya juga untuk pos pengamanan lain seperti TNI/Polri yang juga harus dilibatkan dalam pengamanan Pilkada mendatang.
Untuk anggaran yang tersedia saat ini, lanjut Sardi, baru ada sekitar Rp 20 miliar, yaitu Rp 12 miliar untuk KPU dan Rp 8 miliar untuk Panwas. Untuk alokasi dana hibah kepada KPU untuk penyelenggaraan Pilkada 2018, Pemkab Banyumas mengalokasikan anggaran sekitar Rp 25 miliar.
"Sekarang sektor keamanan belum dianggarkan, sehingga ini menjadi perhatian juga bagi Komisi A," katanya.
Menurutnya, Pemkab Banyumas masih sempat mengalokasikan anggaran tersebut dalam APBD. Pasalnya, berdasarkan agenda Pilkada Banyumas, pelaksanaannya pada bulan Juni 2018, yaitu bersamaan dengan agenda Pilgub Jateng.
"Jadi masih ada kesempatan dialokasikan pada APBD perubahan tahun 2017 dan APBD induk 2018 mendatang," tegasnya.
Terpisah, Ketua KPU Banyumas, Unggul Warsiadi mengatakan untuk anggaran Pilkada 2018, pihaknya sudah melakukan rasionalisasi anggaran dengan kesadaran KPU pribadi sekitar Rp 3 miliar. Sehingga alokasi dana hibah untuk Pilkada yang sebelumnya mencapai Rp 28 miliar, bisa dipangkas menjadi Rp 25 miliar. "Namun itu masih bisa ditekan lagi menjadi sekitar Rp 23 miliar," pungkasnya.(bay/acd)