Pelaksanaan Anggaran Banyumas Didampingi KPK

Keterbukaan Publik Terus Diupayakan PURWOKERTO - Pemkab Banyumas terus berupaya mewujudkan transparansi dan keterbukaan pelaksanaan anggaran kepada publik (masyarakat). Awal tahun 2017 nanti, diharapkan menjadi momen yang dapat dimanfaatkan pemkab untuk mendorong transparansi anggara, terutama oleh SOTK yang baru. "Awal Januari kita juga akan didampingi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya mewujudkan keterbukaan anggaran kepada publik," kata Bupati Banyumas Achmad Husein, saat memberikan sambutan dalam Seminar Festival Kinerja Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2016 di Ruang Paripurna DPRD Banyumas, Rabu (28/12). Berkaitan dengan keterbukaan pelaksanaan anggaran, lanjut Husein, sebenarnya sudah digaungkan sejak awal pemerintahannya lalu. Meski demikian, diakui memang baru terwujud di akhir tahun 2016 ini. "Keterbukaan atau transparansi memang sesuatu yang sedikit harus dipaksakan. Sehingga ke depan dapat diaplikasikan dalam program-program pembangunan di Banyumas," tegasnya. Dengan adanya Festival Kinerja Pembangunan Daerah yang baru pertama dilakukan di Banyumas, bupati berharap, ke depan kegiatan-kegiatan seperti itu akan terus dilaksanakan. Pasalnya, masyarakat juga berhak mengetahui hasil atau capaian pembangunan yang dilakukan pemerintah kabupaten, termasuk beberapa permasalahan yang dihadapi. "Anggaran pembangunan berasal dari negara, sedangkan uang negara merupakan uang rakyat. Jadi masyarakat juga berhak tahu uangnya digunakan untuk apa saja," jelas Husein. Kegiatan ini, lanjutnya, selain untuk melaporkan kinerja pembangunan di Kabupaten Banyumas, juga dilakukan untuk mengevaluasi serta meminta masukan dari masyarakat. Harapannya, pelaksanaan pembangunan di tahun 2017, serta rencana pembangunan di tahun 2018 dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sesuai dengan harapan rakyat. Selain memaparkan hasil pembangunan baik infrastruktur maupun non infrastruktur di Banyumas, dalam seminar kemarin, sejumlah narasumber seperti Bappeda Provinsi Jateng dengan materi pelayanan kesehatan di Banyumas, BI Purwokerto dengan materi pertumbuhan ekonomi di Banyumas, serta dari BPS Purwokerto dengan materi peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) Banyumas, turut memaparkan hasil dan permasalahan yang dihadai sejak tahun 2013 hingga akhir tahun 2013 ini. Secara umum, pertumbuhan ekonomi dan IPM di Banyumas, cukup mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Meski demikian, pelayanan kesehatan di Banyumas sejauh ini masih menjadi sorotan, terutama untuk penanganan tingginya angka kematian anak dan bayi (AKABA), serta peningkatan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Banyumas. Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah, Harso Susilo meminta Pemkab Banyumas untuk lebih memperhatikan penanganan AKABA dan HIV/AIDS di wilayahnya. Pasalnya, berdasarkan data, Kabupaten Banyumas masuk dalam lima besar angka kematian bayi dan balita di Jawa Tengah, dimana Banyumas menduduki peringkat keempat dengan 248 kasus. Selain itu, peningkatan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Banyumas juga perlu ditekankan, mengingat Banyumas juga memiliki kasus HIV/AIDS dengan jumlah yang tinggi di Jawa Tengah, setelah Solo dan Semarang. "Perlu ada sinergi antara masing-masing peran dalam menanggulangi permasalahan pelayanan kesehatan ini, seperti peran pemerintah, peran organisasi profesi, peran media massa, peran LSM, serta peran dunia usaha untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat," ujarnya. (bay/acd)