2017, Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto Steril PKL

PURWOKERTO - Pemkab Banyumas akan mencoba lagi. Targetnya tahun 2017, sepanjang Jalan Jenderal Soedirman akan steril dari Pedagang Kaki Lima (PKL). Termasuk PKL sekitar Pasar Wage yang sudah berkali-kali akan ditertibkan. Bahkan sejak zamanya Bupati Aris Setiono. Namun, selalu gagal. Kepala Seksi Penataan dan Pengendalian PKL Disperindagkop Kabupaten Banyumas, Sarikin mengklaim saat ini hanya ada 22 PKL di Jensoed sekitar Pasar Wage. Mereka aka direlokasi ke Pratista Harsa. Saat ini rencana tersebut masih dalam tahap sosialisasi dengan PKL. "Target 2017 harus sudah selesai dan Jendsud harus steril dari PKL. Mereka (PKL) akan kita buatkan shelter PKL di Pratistha Harsa," kata dia, kemarin. Menurutnya relokasi tersebut lebih mengedepankan manusiawi, sebelum memindahkan atau relokasi Pemkab Banyumas juga sudah menyiapkan lokasi yang akan ditempati. Untuk persiapan relokasi tersebut, lanjut dia, pihaknya juga sudah melakukan komunikasi dengan pengurus paguyuban PKL di Jalan Jendsoed. "Kita berharap, Jendsoed menjadi kawasan bebas PKL dan kawasan tertib lalulintas. Sehingga wahana Tata Negara harapannya bisa kita raih kembali," ujarnya. Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL serta Perbup Nomor 14 Tahun 2011 tentang Lokasi, Waktu, Ukuran, Bentuk, Sarana dan Tatacara Berjualan, sepanjang kawasan Jalan Jensoed tidak diperbolehkan untuk berjualan PKL. Sementara itu, Ketua Paguyuban PKL Jensoed, Dede Yayat mengaku, sampai saat ini belum ada sosialisasi resmi dari dinas terkait. Sejauh ini para pedagang hanya mendengar rencana relokasi PKL Jensoed dari mulut ke mulut. "Kalau masalah itu belum ada sosialisasi, kami sudah mendengar, tapi belum ada komunikasi. Kami akan menunggu sosialisasi dulu dari pemkab, tergantung dari pemkab, rencana penataannya akan seperti apa," katanya, terpisah. Dia mengatakan, saat ini sikap para pedagang menolak direlokasi ke tempat lain. Namun sikap itu dapat berubah apabila rencana relokasi tersebut menguntungkan para pedagang. "Sikap kami dari dulu seperti itu (menolak, red). Tergantung nanti pemkabnya, kalau pemberdayaan (PKL), nanti akan kami pertimbangkan. Kalau pedagang yang penting bisa maju jualannya," ujar dia. Dia menginginkan rencana relokasi disusun dengan matang, termasuk mempertimbangkan risiko yang kemungkinan dihadapi para pedagang. Ia berharap pemkab dapat mencarikan alternatif lokasi berjualan yang strategis. "Kalau soal lokasi bisa di mana saja, tapi kami tidak mau asal pindah. Kalau dagangan kami (di tempat yang baru.red) tidak laku, bagaimana tanggungjawab pemkab? Ini yang perlu dibicarakan, karena kehidupan harus tetap berjalan," ujar dia. Diketahui, saat ini tercatat sekitar 70 pedagang yang tergabung dalam paguyuban. Namun hanya sekitar 40an pedagang yang aktif berjualan. Mereka berjualan di lokasi tersebut sejak tahun 1990-an. (why/acd)