GERAK CEPAT: Mensos Tri Rismaharani saat meninjau salah satu lokasi dapur umum milik Kemensos.
JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan bantuan sosial (bansos) untuk mengurangi dampak kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat. Hal ini menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait perlindungan jaminan sosial pada masa PPKM.
https://radarbanyumas.co.id/juli-ini-pemerintah-transfer-bst-cek-namamu-di-link-resmi-ini-cekbansos-kemensos-go-id/
Menteri Sosial Tri Rismaharani meminta masyarakat untuk tenang, karena dalam masa kedaruratan pemerintah menyalurkan bantuan cukup beragam untuk masyarakat. Menurutnya, program bansos yang terbaru adalah kebijakan untuk memberikan bantuan kepada 5,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Mereka ini sama sekali baru. Datanya dari pemerintah daerah. Bantuannya sebesar Rp 200 ribu/KPM selama Juli-Desember 2021,” kata Risma dalam keterangannya, Selasa (20/7).
Dia menyampaikan, Kemensos mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7,08 triliun. Selain itu, kebijakan baru yang diluncurkan dalam rangka mengurangi beban masyarakat bersamaan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat adalah penyaluran beras.
Selain itu, pihaknya juga akan menyalurkan bantuan beras sebesar 5 kg khusus disalurkan untuk pekerja sektor informal terdampak pandemi di pada Jawa-Bali, yakni zona pemberlakuan PPKM Darurat.
https://radarbanyumas.co.id/wow-anggaran-bansos-ppkm-darurat-ditambah-rp39-triliun-buat-apa-saja/
Menurut Risma, para penerima adalah pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, karyawan kontrak, dan sebagainya, yang tidak bisa bekerja karena pembatasan aktifitas.
Untuk keperluan itu, Kemensos akan menyiapkan total 2.010 ton beras. Sebanyak 122 pemerintah kabupaten/kota mendapatkan masing-masing 3.000 paket beras (per paket seberat 5 kg) dan 6.000 paket (per paket seberat 5 kg) untuk enam ibukota provinsi.
Selain itu, Kemensos juga bermitra dengan Perum Bulog dalam penyaluran beras seberat 10 kg/KPM untuk 10 juta KPM PKH, 10 juta KPM BST, dan 8,8 juta KPM Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako non PKH.
“Yang menyalurkan Perum Bulog, Kemensos hanya mengirimkan data penerima kepada Kementerian Keuangan,” papar Risma.
Total volume untuk beras dari Perum Bulog sebesar 200.000.000 kg. Dia mengharapkan, bantuan beras bisa memenuhi sebagian kebutuhan pokok para KPM yang terdampak pandemi.
“Bantuan beras dalam paket 5 kg juga sedang disalurkan oleh TNI-Polri,” papar Risma.
Dalam rangka pelaksanaan program perlindungan sosial, Kemensos juga mengoptimalisasi program bansos yang sudah eksisting, yakni PKH, BPNT/Kartu Sembako dan BST. Risma menuturkan, PKH salur tahap ketiga yakni untuk bulan Juli-Agustus-September, disalurkan pada Juli 2021.
“Kemensos juga mencairkan BST untuk 10 juta KPM selama 2 bulan yakni Mei Juni, yang cair pada Juli. Kemudian untuk 18,8 juta KPM BPNT/Kartu Sembako mendapat tambahan dua 2 bulan, yakni pada bulan Juli dan Agustus. Sehingga mereka seperti menerima 14 bulan,” papar Risma.
Untuk PKH, Risma mengingatkan, meskipun target bantuan 10 KPM, tapi sebenarnya yang mendapatkan bantuan PKH sebanyak lebih dari 33.674.865 jiwa.
“Sebab bantuan untuk peserta PKH itu berdasarkan komponen yang ada dalam keluarga,” ujar Risma.
Dia mengungkapkan, anggaran untuk PKH sebesar Rp 28,3 triliun, dan BPNT/Kartu Sembako sebesar Rp 42,3 triliun yang disalurkan melalui Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara). Kemudian untuk BST anggaran sebesar Rp 15,1 triliun yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia.
“Dengan ketiga bansos ini diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat,” tandas Risma. (jpc)