Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri), Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (tengah), Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6). Rapat tersebut membahas strategi dan kebijakan umum pertahanan negara 2020-2024 atau alutsista serta modernisasi alutsista. (Issak Ramdhani/fin.co.id)
JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sudah menjelaskan soal anggaran alutsista senilai Rp 1760 Triliun kepada Komisi I DPR RI. Pertemuan dilakukan secara tertutup pada Rabu (2/6) kemarin.
https://radarbanyumas.co.id/anggaran-jumbo-alutsista-dinilai-tak-rasional-utang-rp-1-760-triliun-bebani-apbn/
Selain anggaran, keberadaan PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) juga ditanyakan anggota dewan.
“Menhan menjelaskan peran PT TMI bukanlah broker alias makelar dalam pengadaan alutsista TNI senilai Rp1.760 triliun. PT TMI dibentuk dibentuk hanya untuk membantu Kemhan melakukan studi. Informasi yang berkembang PT TMI bertindak sebagai broker. Namun Menhan menjamin itu tidak akan terjadi” ujar anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon di Jakarta, Kamis (3/6).
PT TMI, lanjutnya, tidak akan menjadi broker. Namun, hanya menjadi konsultan. Terkait adanya orang-orang dekat Prabowo yang masuk dalam jajaran komisaris di PT TMI juga ditanyakan.
“Kami tanya apakah ini ada kepentingan partai tertentu dan kolega kedekatan. Menhan menjawab tidak ada. PT TMI secara kebetulan diisi orang yang sudah pensiun dan para pakar,” paparnya.
Effendi menyebut Prabowo menjelaskan hanya kebetulan ada koleganya di Gerindra yang menjabat komisaris di PT TMI. Para kader Gerindra tersebut menjabat sebagai petinggi PT TMI karena latar belakang pensiunan militer dan pakar.(rh/fin)