Gubernur Jateng Ganjar Pranowo secara simbolis menyerahkan DIPA kepada Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono. ist
BANJARNEGARA - Pemkab Banjarnegara menerima dana dari APBN senilai Rp 1,68 triliun untuk tahun anggaran 2020. Secara simbolis dana tersebut diserahkan oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo kepada Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono saat Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2019, di Gedung Gradhika Pemprov Jateng, Senin (25/11).
Data dari BPKAD Provinsi Jateng, alokasi DIPA 35 kabupaten/kota di Jateng sebesar Rp 58,12 triliun terdiri dari DAU Rp 35,53 triliun, DAK fisik Rp 3,52 miliar, DAK non fisik Rp 7,97 triliun, dana bagi hasil pajak dan bukan pajak Rp 1,08 triliun, dana insentif daerah Rp 1,81 triliun, dan Dana Desa Rp 8,2 triliun.
Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jateng Sulaimansyah mengatakan tahun 2020 merupakan awal tahapan jangka menengah pertama menuju tercapainya visi Indonesia Maju 2045. Untuk itu anggaran difokuskan untuk mempercepat daya saing bangsa melalui inovasi dan peningkatan kualitas SDM. Selain DIPA, pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dengan besaran yang diterima Jawa Tengah sebesar Rp 70,16 triliun.
“Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2020 diarahkan untuk perbaikan kualitas layanan dasar publik, akselerasi daya saing dan mendorong belanja produktif,” kata Sulaiman.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap anggaran tahun 2020 digunakan secara efektif dan akuntabel untuk peningkatan pembangunan serta pemerataan pembangunan di Jawa Tengah. "Besaran dana untuk setiap kabupaten/kota tidak sama. Banyumas yang memiliki wilayah lebih luas tentunya beda dengan Kota Pekalongan yang hanya terdiri dari empat kecamatan," paparnya.
Ganjar menganggarkan pada tahun 2020 Jawa Tengah memperoleh alokasi APBN sebesar Rp 111,05 triliun. Naik naik 8,45 persen dibandingkan DIPA tahun sebelumnya.
Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono mengatakan anggaran akan difokuskan pada akselerasi pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat dan birokrasi yang efisien. Kebijakan ini sejalan dengan amanat presiden dan prioritas kebijakan yang telah ditetapkan. (drn)