BANJARNEGARA – Program penanganan kemiskinan butuh sinergi dan komitmen antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, terutama pekerja sosial. Selalu berusaha memberikan perhatian kepada masyarakat kurang beruntung, karena tujuan negara identik dengan misi sosial.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko, M. Si pada rapat sosialisai penanggulangan kemiskinan Kabupaten Banjarnegara di Pendapa Dipayuda, Selasa (10/7). Menurut Heru, penduduk Jawa Tengah yang mencapai 35 juta lebih, sekitar 12 persen nya masih butuh bantuan.
“Masyarakat yang tidak mampu itu butuh keperpihakan, perlu pemberdayaan, dan inilah tugas pemerintah bersama Saudara-Saudara sekalian, para pekerja sosial yang sudah bekerja maksimal," kata Wagub di hadapan para pekerja sosial dari unsur pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), Sakti Peksos dan koordinator tenaga sosial (TKS).
Sementara itu Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono dalam laporannya memaparkan, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam upaya menyelesaikan permasalahkan kemiskinan tidak hanya menangani keluarga miskin, namun diupayakan melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Tahun 2018, lanjut bupati, dana penanganan kemiskinan dialokasikan untuk bantuan beras sejahtera (10 kg kepada 75.253 KK), program keluarga harapan (52.553 KK), bantuan ternak kambing (430 KK), serta pelayanan kesehatan melalui BPJS dan Jamkesda.“Semua membutuhkan komitmen dan sinergitas antara program pemerintah, dunia usaha dan masyarakat utamanya para pegiat sosial,” tandas Budhi.
Pada kesempatan tersebut diserahkan bantuan kursi roda sebanyak 25 buah kepada penyandang cacat di Banjarnegara, yang secara simbolis diserahkan Wagub. Diserahkan juga sertifikat KPM Graduasi Mandiri sebanyak 3 orang, dan sertifikat kepada anak berprestasi dari KPM PKH 5 orang. (drn)