Longsor, Jumlah Rumah Rusak di Banjarnegara Bertambah

Selama Oktober-November BANJARNEGARA – Jumlah rumah rusak akibat tanah longsor di Banjarnegara terus bertambah, menyusul kejadian tanah longsor di Dusun Tempuran Desa Sijenggung Kecamatan Banjarmangu yang mengakibatkan tiga rumah warga rusak berat. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjarnegara, selama Oktober-November, sedikitnya 77 rumah rumah rusak. Dari jumlah tersebut, 26 rumah di antaranya rusak berat, 23 rusak sedang dan 28 rusak ringan. “Akibat hujan deres yang terjadi beberapa waktu terakhir, membuat tanah di desa kami terus bergerak, terutama di RT 4 RW 1 Dusun Tempuran Desa Sijenggung yang telah merusak tiga rumah warga,” kata Kepala Desa Sijenggung, Marman, Selasa (6/12). Menurut dia, hingga saat ini dia warga yang menempati tiga rumah tersebut masih tetap bertahan meski kondisinya rusak. Sebab tidak ada tempat atau rumah lain yang bisa ditempati. Sedangkan warga yang menempati rumah itu diminta segera meninggalkan rumah saat turun hujan. Selain tiga rumah rusak berat, tanah gerak juga mengakibatkan delapan rumah mengalami rusak ringan yaitu retak-retak pada dinding dan lantai. Talud bronjong penahan tanah bawah pemukiman sepanjang 100 meter juga sudah rusak akibat gerusan sungai Kacangan dan tertimbun material tanah. "Akibatnya ada 76 rumah di Dusun Sijenggung terancam. Jika di bawah tidak dibangun penahan, hujan akan terus menggerus dan semakin mengancam pemukiman," ujarnya. Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Banjarnegara, M Zuhri mengatakan, berdasarkan pendataan yang dilakukan Bulan Oktober dan November tercatat ada 77 rumah yang rusak akibat tanah longsor. Sedangkan 45 rumah terancam bencana tanah longsor. “Data ini berdasarkan laporan dari desa-desa yang masuk ke BPBD,” jelasnya. Sedangkan kerugian akibat bencana tanah longsor selama dua bulan, sebanyak Rp 304.500.000. Data tersebut berasal dari 12 kecamatan yaitu Kecamatan Wanadadi, Kalibening, Pagedongan, Batur, Wanayasa, Pejawaran, Pagentan, Banjarmangu, Madukara, Punggelan, Mandiraja dan Kecamatan Banjarnegara. “Saat ini kami mengupayakan, dengan melakukan pendataan dan cek lokasi serta mengirimkan bantuan berupa permakanan dan bahan bangunan. Sedangkan penanganan fisik seperti yang dimintakan oleh desa-desa yang melapor seperti pembangunan pengaman pemukiman berupa bronjong tidak bisa menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT) APBD Kabupaten,” jelas dia. (uje)