Sekolah Terlibat Tawuran Akan Dibina

BANJARNEGARA – Aksi tawuran puluhan pelajar beberapa waktu lalu menjadi pukulan bagi Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dindikpora) Banjarnegara. Untuk menindak-lanjuti kejadian tersebut, dua sekolah yang terlibat tawuran dalam kegiatan Pekan Olahraga Daerah (Popda) ini akan diberi pembinaan khusus. “Ini memang menjadi bahan evaluasi kami. Karena memang sudah keluar dari tujuan digelar Popda,” ujar kepala Dindikpora Noor Tamami saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (26/2). Selain pembinaan, lanjutnya untuk menyatukan puluhan pelajar dari dua sekolah tersebut direncanakan akan dilakukan kegiatan bersama. Hal ini dinilai akan mampu memutus mata rantai antara pelajar dari dua sekolah. Seperti diketahui, puluhan pelajar dari SMK Panca Bakti dan SMK 2 Cokroaminoto Rabu (24/2) lalu terlibat tawuran. “Karena menang kalah dalam suatu pertandingan itu hal yang wajar. Mestinya para atlit maupun supporter harus menjunjung tinggi sportifitas,” lanjut dia. Namun, jika dua sekolah yang terlibat aksi tawuran mendapat sanksi tidak diikutsertakan dalam popda tahun berikutnya, Tamami kurang sependapat. Menurutnya, selain untuk menanamkan semangat sportifitas, juga untuk mencari bibit-bibit atlit di Banjarnegara. “Karena dari dua sekolah tersebut memiliki siswa yang berbakat dalam berbagai cabang olahraga. Jadi kalau misalnya diberi sanksi tidak ikut bukan solusi yang tepat. Apalagi, jika tidak menjadi peserta, tapi menjadi penonton, maka akan sama saja,” tuturnya. Terlebih, menurutnya, Popda meruapakan ajang yang selalu dinanti-nanti pelajar di Banjarnegara. Terbukti, hamper di setiap pertandingan selalu dipenuhi ratusan supporter dari masing-masing sekolah. “Untuk waktunya juga tepat, karena belum mendekati ujian. Dan Popda ini hanya diikuti kelas X dan XI,” paparnya. Mengenai tudingan kurangnya koordinasi dengan pihak keamanan, ia juga mengaku saat ini sudah melakukan koordinasi baik dari pihak kepolisian maupun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Banjarnegara. Tetapi, kata dia, masing-masing guru harus mengawal anak didiknya. Sebelumnya, Ketua komisi IV DPRD Banjarnegara, Djarkasi mengatakan untuk memutus mata rantai aksi tawuran tersebut, sanksi tegas diperlukan. Seperti misalnya tidak mengikutkan sekolah yang terlibat tawuran di Popda tahun berikutnya. “Karena yang dikhawatirkan aka nada dendam. Makanya perlu ada sanksi tegas dari Dindikpora,” ujarnya. (uje)