Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata. Foto istimewa
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata membantah isu adanya radikalisme hingga taliban di tubuh lembaga antirasuah. Secara tegas, dia menyatakan satu-satunya militansi yang ada di KPK adalah sikap memberantas korupsi.
"Kalau Taliban dalam artian militan melakukan pemberantasan korupsi mungkin iya. Kalau Taliban yang lain adanya itu di Afghanistan," kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (25/1).
Alex mengatakan, radikalisme dan taliban merupakan isu lama yang diembuskan untuk memojokkan KPK pada 2019 lalu. Ditegaskannya, secara kelembagaan memastikan isu tersebut tidak berdasar dan telah berulang kali diklarifikasi.
https://radarbanyumas.co.id/sandiaga-uno-ke-kpk-diminta-awasi-program-kemenparekraf/
"Isu radikal dan Taliban ini isu yang sudah lama dan kita pastikan, kita tegaskan enggak ada itu di KPK unsur radikalisme atau taliban," tegasnya.
Senada, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron turut memastikan tidak ada radikalisme dan taliban selama setahun dirinya memimpin lembaga antirasuah.
"Selama satu tahun saya dan pimpinan KPK periode 2019-2023 memimpin KPK, kami pastikan tidak ada radikalisme dan taliban di KPK seperti yang disebutkan," tegas Ghufron.
Ia menyebut, pihaknya mencurigai isu tersebut diembuskan oleh pihak-pihak untuk tujuan tertentu.
Ia pun memastikan KPK sebagai penegak hukum bakal tetap bekerja sesuai koridor hukum yang berlaku.
"KPK akan selalu mengedepankan prinsip profesionalisme dan akuntabilitas dalam penanganan perkara. Kami selalu terbuka atas kritik dan mengajak masyarakat untuk mengawal setiap prosesnya," katanya.
Diketahui, isu taliban di tubuh KPK sempat ramai dua tahun lalu. Saat itu, isu diembuskan untuk menyudutkan KPK dan melemahkan gelombang demonstrasi mahasiswa yang menolak revisi UU KPK.
Beberapa waktu terakhir, sebuah video terkait demonstrasi mahasiswa yang menolak revisi UU KPK dengan bingkai isu taliban diunggah ulang di media sosial.
Isu ini bermula dari adanya unggahan dari akun Twitter @mochamadarip pada Sabtu (23/1) lalu.
Dalam video tersebut, KPK dinarasikan tengah menggembleng mahasiswa untuk melakukan tindakan anarkis saat demo menolak revisi UU KPK 2019 lalu.
Menanggapi video yang diunggah kembali tersebut, mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah menduga serangan isu taliban kembali dilancarkan ketika lembaga antirasuah mengusut kasus korupsi bansos COVID-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara.
"Kayaknya isu Taliban dengan video tahun 2019 sebelum demo mahasiswa dimunculin lagi. Berbarengan dengan mulai menghangatnya penanganan kasus korupsi Bansos COVID-19. Masih laku 'jualan' isu Taliban di KPK?," ujar Febri melalui akun Twitter @febridiansyah.
Dirinya turut menduga sosok yang akan diserang menggunakan isu taliban berikutnya yakni penyidik KPK Novel Baswedan. Isu serupa, kata dia, juga kemungkinan bakal dikaitkan dengan penyidik yang tengah menangani kasus-kasus besar di KPK seperti dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster dan pengadaan bansos COVID-19. (riz/gw/fin)