REFLEKSI : DPRD Kabupaten Cilacap melakukan evaluasi kinerja melalui refleksi akhir tahun, di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Cilacap, Jumat (31/12). NASRULLOH/RADARMAS
CILACAP - Komisi DPRD Kabupaten Cilacap mengevaluasi kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Cilacap.
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Urrokhman Hidayat menyampaikan, evaluasi terkait kinerja pengadaan barang dan jasa pada UKPBJ Cilacap pada 2021 lalu, cukup lamban.
Oleh karena itu, ke depan, pihaknya meminta supaya lelang proyek bisa segera dilaksanakan di awal tahun, bukan saat tahun berjalan.
"Kami minta lelang proyek segera dilaksanakan, supaya masyarakat bisa segera menikmati hasil pembangunan," kata Taufik saat refleksi akhir tahun, di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Cilacap, Jumat (31/12).
Bukan hanya persoalan waktu lelang, Komisi C juga menyoroti regulasi yang menurut dia belum berpihak pada pengusaha lokal, terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Cilacap.
Regulasi ini yang juga dikeluhkan oleh Perkumpulan Kontraktor Peduli Cilacap (PKPC) yang mengaku sulit memenangkan tender atau mendapatkan pekerjaan sepanjang 2021.
Soal regulasi, pihaknya sedang mengagendakan untuk berkomunikasi dengan pimpinan OPD terkait, seperti PUPR, PSDA, dan OPD lain yang bersinggungan dengan pengadaan dan jasa.
"Perlu membahas upaya agar ada perubahan kegijakan di tahun 2022 yang lebih berpihak pada pelaku usaha kecil," kata dia.
Dari catatan Komisi C, kegiatan pembangunan tahun anggaran 2021 terdapat 1923 paket, di mana yang melalui lelang sebanyak 349 paket pekerjaan senilai Rp 806 miliar, dan penunjukan langsung (Juksung) sebanyak 1574 paket pekerjaan.
Diluar lelang dan Juksung, juga terdapat pengerjaan langsung atau yang tidak melalui tender dan juksung, melainkan dikelola sendiri oleh OPD, yakni sebanyak 3.049 paket dengan nilai sebanyak Rp 683 miliar.
Total seluruh paket paket pekerjaan tahun anggaran 2021 adalah sebanyak 6.027 paket dengan nilai Rp 1,5 triliun.
https://radarbanyumas.co.id/datangi-dprd-cilacap-kontraktor-tuntut-perubahan-regulasi-susah-dapat-pekerjaan-selama-2021/
Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Cilacap Djarot Prasojo pada audiensi dengan PKPC pekan lalu menyampaikan, pihaknya siap berkoordinasi dengan Komisi C untuk tindak lanjut keluhan PKPC.
Yang pasti, dia menegaskan, sejauh ini pihaknya telah melakukan apa yang sudah menjadi ketentuan yang ada. "Yang pasti kami melakukan sesuai dengan aturan," kata Djarot. (nas)