PELANTIKAN: Sebanyak 227 pejabat yang sebelumnya eselon IV dilantk sebagai pejabat fungsional tertentu, Jumat (31/12) lalu. NASRULLOH/RADARMAS
CILACAP – Sedikitnya 227 pejabat Eselon IV atau yang di beberapa OPD disebut Kepala Seksi (Kasi) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dihapus. Untuk kemudian disetarakan ke dalam jabatan fungsional tertentu (JFT).
Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji menjelaskan, penyetaraan pejabat eselon IV menjadi jabatan fungsional sudah melalui beberapa tahapan dan mekanisme, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Mengacu pada Surat Kemendagri Nomor 800/8309/OTDA tanggal 16 Desember 2021, Pemkab Cilacap telah mendapatkan persetujuan sebanyak 236 orang pejabat pengawas untuk disetarakan ke dalam jabatan fungsional.
Tetapi dari 236 tersebut, sembilan orang pejabat pengawas di antaranya tidak dapat dilantik menjadi pejabat fungsional, karena telah memasuki masa pensiun. Sehingga hanya 227 pejabat eselon IV yang dilantik pejabat fungsional.
“Saya minta agar jabatan yang lowong karena pensiun tersebut dapat diisi, dan segera diusulkan ke Kemendagri untuk mendapatkan persetujuan,” kata Bupati usai pelantikan pejabat fungsional di Pendopo Wijayakusuma Cakti Cilacap, Jumat (31/12) lalu.
Penyetaraan Pejabat Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 821.2/330/2021 tanggal 30 Desember 2021.
Terdapat 21 pejabat pengawas yang dilantik ke dalam jabatan fungsional yang mensyaratkan Ujian Kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosio Kultural.
Kepada pejabat fungsional terlantik, Tatto menyampaikan, meski tidak lagi menjadi Pejabat Pengawas atau Eselon IV, Jabatan Fungsional tetap mendapatkan kesempatan untuk dapat mengikuti bidding untuk jabatan Eselon III atau bahkan Eselon II.
Nantinya, bupati juga meminta kepada BKPPD untuk dapat memfasilitasi pejabat yang bersangkutan dapat mengikuti Ujian Kompetensi tersebut.
https://radarbanyumas.co.id/korban-kecelakaan-di-bandung-dibuang-ke-sungai-ini-rekonstruksi-yang-libatkan-tersangka-kolonel-priyanto-di-jembatan-menganti-rawalo-banyumas-cilacap/
“Saya berdiskusi bersama Kepala BKPPD Pak Warsono, jadi (jabatan fungsional) tetap bisa ikut bidding untuk nantinya menjadi eselon III atau eselon II. Untuk itu, tetap bekerja dengan semangat. Bahwa tujuannya satu, untuk membangun Cilacap,” imbuh dia.
Meski bukan lagi pejabat eselon IV, bupati memastikan tidak mempengaruhi hak dan kewajiban pejabat fungsional.
“Dengan adanya penyetaraan ini, saya pastikan kesejahteraan tidak berubah. Ini merupakan konsekuensi kebijakan pusat,” tutup Tatto. (nas)