Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap T Tri Ari Mulyanto
CILACAP - Rencana anggaran perubahan sumber APBD Kabupaten Cilacap Tahun Angggaran 2021 untuk pembangunan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilacap dibatalkan.
Pembangungan kantor Kejari di Jalan Raya Tentara Pelajar Kecamatan Cilacap Utara sendiri sudah menghabiskan APBD sebesar Rp 9 miliar lebih, awalnya mendapatkan anggaran perubahan antara Rp 5 Miliar hingga Rp 7,5 Miliar.
https://radarbanyumas.co.id/gerak-cepat-soal-investasi-rp-57-triliun-di-cilacap-kepala-dinas-pintu-gerbang-kan-sudah-untuk-teknisnya-opd/
Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap T Tri Ari Mulyanto SH MH mengatakan, pembatalan hanya persoalan teknis, karena pada anggaran definitif yang sedang berlangsung saat ini sesuai SPK (Surat Perintah Kerja) baru selesai November mendatang.
"Kalau ada anggaran tambahan di bulan November kan tinggal satu bulan, dengan alokasi cukup besar dikawatirkan tidak bisa terserap semuanya, jadi kita carikan solusi di tahun depan, tahun 2022," jelasnya, setelah mengikuti Detik-Detik Proklamasi di Pendopo Wijayakusuma, Rabu (17/8).
Pembangunan Kantor Kejari sebagai institusi penegak hukum menurutnya perlu menjadi contoh dan memberikan edukasi kepada masyarakat dan institusi lainya, bagaimana membangun aspek hukum yang baik dan benar.
"Tidak ada kendala dan masalah berkaitan dengan hukum. Jadi lebih baik kita tahun depan saja untuk tambahannya yang sekitar Rp 7,5 Miliar," imbuhnya.
Dengan tidak adanya anggaran perubahan untuk penambahan pembangunan kantor Kejari tahun 2021 ini menurut dia tidak berdampak pada pembangunan itu sendiri. Karena rencana anggaran perubahan tersebut hanya untuk interior dan penataan lingkungan, seperti penataan pagar, pengaspalan jalan dan sarana dan prasarana pendukung lainnya.
Sedangkan untuk kantor utama ditargetkan bisa selesai tahun ini, atau melalui anggaran definitif. "Jadi tidak ada masalah, karena itu (tambahan) hanya untuk finishingnya saja," tandasnya.
Rencana anggaran perubahan untuk Kantor Kejari ini sebelumnya memang sempat ditentang oleh Komisi C DPRD Kabupaten Cilacap. Menurut mereka anggaran perubahan itu kurang tepat di saat beberapan rencana pembangunan kantor OPD terkena refocusing, seperti Kantor Bappeda, dan BPPKAD.
"Di masa pandemi covid-19 yang belum berakhir ini, lebih baiknya pemerintah fokus terlebih dahulu pada kesehatan dan pemulihan ekonomi," kata Ketua Komisi C DPRD Taufi Urrohman Hidayat kemarin.
Pembangunan kantor Kejari Cilacap yang berlokasi di Jalan Tentara Pelajar Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara tersebut sesuai SPK ditargetkan bisa selesai dalam 150 hari kalender atau 14 November 2021 mendatang, sejak peletakan batu pertama pada 18 Juni lalu. (nas)