SEPI: Terminal Cilacap sepi penumpang sejak diberlakukan PPKM. (NASRULLOH/RADARMAS )
CILACAP - Harapan Organisasi Angkutan Darat (Organda) yang meminta ada kompensasi dari pemerintah bagi para pelaku usaha transportasi terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sulit terpenuhi.
https://radarbanyumas.co.id/rembugan-dengan-kades-ganjar-diwaduli-semrawutnya-bansos-mumet-ndan-sing-intuk-malah-wong-sugih/
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap Tulus Wibowo mengatakan, sampai saat ini belum ada kompensasi untuk para pelaku usaha transportasi. Tetapi pemerintah sudah memberikan bantuan sosial kepada crew secara personal, seperti pengemudi, hingga kernet.
"Diberikan kepada personal, seperti pengemudi yang mendapatkan BST (Bantuan Sosial Tunai) dan bantuan lainnya. Tetapi untuk pelaku usaha belum ada (bantuan)," ujarnya, Selasa (3/8).
Tulus menambahkan, sebenarnya untuk pelaku transportasi tidak masalah untuk tetap beroperasi. Yang menjadi masalah adanya pengetatan wilayah selama PPKM, seperti penutupan objek wisata yang menyebabkan masyarakat enggan untuk bepergian.
"Kalau bus-nya tidak dilarang, angkutan umum boleh beroperasi. Yang dilarangkan orangnya, sekarang tidak bisa plesiran, sekolah juga sama belajar dari rumah," ungkapnya.
Untuk kelanjutan PPKM, Kabupaten Cilacap yang secara kondisi kedaruratan level 3 tidak melakukan penyekatan. "Cilacap kan level 3, jadi tidak seketat level 4. Untuk penyekatan di perbatasan sementara kita hentikan dulu," tandasnya.
Sekretaris DPC Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Cilacap Suyatno mengatakan, kondisi pelaku usaha angkutan darat saat ini sudah cukup memprihatinkan, bukan hanya karena PPKM Darurat atau PPKM Level 3-4, sebelum itupun sudah sangat memprihatinkan. Diantaranya larangan mudik yang menyebabkan pelaku usaha transportasi tidak ada pendapatan sama sekali.
"Tidak ada aktivitas, kalaupun ada sangat terbatas sekali. Apalagi selama PPKM Darurat kan sangat ketat sekali, ruas jalan ditutup semua," ujarnya.
Adanya PPKM, meski diperbolehkan beroperasi, para pelaku usaha transportasi sangat sulit mendapatkan penumpang.
Organda sudah melakukan komunikasi dengan Organda Provinsi Jawa Tengah ataupun pusat, untuk mengupayakan kompensasi bagi anggota Organda.
"Adanya penyekatan, jalan yang dibatasi sangat memprihatinkan bagi kami. Dan sayangnya sampai saat ini belum ada bantuan apapun," imbuhnya.
Untuk itu, pihaknya meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan anggota Organda, terutama para krew kendaraan yang sama sekali tidak ada pendapatan selama diberlakukannya PPKM Darurat hingga PPKM Level 3.
"Harus dicari solusi, supaya tetap sama-sama jalan, sama-sama hidup," tandasnya. (nas)