PEMAKAMAN: Operasional petugas pemakaman pasien covid-19 yang meninggal dunia dibebankan dari APBD melalui Biaya Tak Terduga.
CILACAP - Menyikapi kekurangan SDM tenaga kesehatan (nakes) di fasilitas kesehatan (Faskes) tingkat Puskesmas dan RSUD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Cilacap mempersilahkan faskes untuk mengajukan anggaran.
https://radarbanyumas.co.id/bupati-ancam-cabut-izin-rumah-sakit-jika-tak-mau-menambah-tt-pasien-covid-19/
Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Farid Ma'ruf mengatakan, selain nakes, pihaknya juga mempersilahkan faskes untuk mengajukan pengadaan tenaga pemulasaran jenazah pasien covid-19. Hingga petugas pemakaman yang jumlahnya sampai sekitar 800 orang.
"Petugas pemakaman dari APBD. Kemarin kita anggarkan untuk 500 orang ternyata kurang, sekarang sudah ada 800," kata Farid, Selasa (13/7).
Selain Puskesmas dan RSUD Cilacap, faskes lain yang mengajukan anggaran tambahan adalah RSUD Majenang.
"Silahkan, karena ini kondisi darurat. Saya sudah sampaikan ke Dinkes dan BPPKAD. Silahkan tinggal diajukan saja, BTT (Biaya Tak Terduga) masuk" imbuhnya.
Selain sumber APBD, pemkab juga mengoordinir CSR perusahaan-perusahaan yang ada di Cilacap untuk ikut membantu kebutuhan-kebutuhan suplemen para nakes di 24 kecamatan.
"Ada PDAM, ada Bank Gunung Slamet yang sudah menyatakan siap membantu Rp 15 juta. Mudah-mudahan yang lain akan muncul. Karena kalau pakai APBD kan prosesnya lama, harus lelang, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita mengetuk hati perusahaan untuk CSRnya dikeluarkan," imbuhnya.
Ketua Paguyuban Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Cilacap Joko Semedi mengatakan, pekan lalu sebanyak 365 nakes dari 38 Puskesmas yang ada dilaporkan terkonfirmasi covid-19.
Dengan kondisi tren kasus yang sedang tinggi dengan sisa nakes yang ada, pihaknya harus bekerja keras memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
"Mau tidak mau ya harus kerja keras," imbuhnya.
Joko menambahkan, banyaknya nakes yang terpapar covid-19, pihak Puskesmas dibantu pihak luar untuk melakukan kerja tracing kontak erat. Karena tidak ada relawan nakes, Puskesmas melibatkan tracer yang sudah mendapatkan SK dari Camat.
"Paling kita melibatkan tracer yang di-SK kan Camat, yang terdiri dari Babinsa, Bhabinkantibmas, Satlinmas, tokoh masyarakat, dan dari relawan kader. Itu diSK-kan untuk membantu survelance di tingkat kecamatan," pungkasnya. (nas)