CILACAP –Persoalan honor Guru Tidak Tetap (GTT) yang dinilai masih terlalu kecil mendapat respon positif Bupati Cilacap H Tatto Suwarto Pamuji . Orang nomor satu di Cilacap itu mengaku prihatin dengan kondisi GTT yang mendapat upah jauh dari KHL.
Namun demikian, pemerintah daerah juga tidak dapat berbuat banyak karena ketatnya aturan. Sehingga, setiap anggaran yang dikeluarkan harus ada payung hukum dan sesuai ketentuannya. Sedangkan sekolah sudah menerima Biaya Operasional Sekolah (BOS).
“Sehingga, kami hanya bisa memberikan anggaran BOS pendamping. Itu pun harus sesuai dengan aturannya,” kata Bupati Tatto usai melakukan kunjungan kerja peninjauan terhadap hasil proyek pembangunan ruang kelas baru di SMP Negeri 5 Kroya, Kamis (20/10).
Karena itu, Bupati berupaya untuk mencari solusi mengurangi beban GTT yang diangkat sekolah karena kebutuhan. Dikatakannya, sebenarnya dia sudah pernah beraudensi dengan Menteri Pendidikan soal penambahan kuota guru PNS akibat banyak guru PNS yang pensiun.
“Saat itu, saya mengajak serta Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Sehingga semua persoalan pendidikan di Cilacap sudah dibeberkan,”katanya
Termasuk soal GTT yang ada di Kabupaten Cilacap. Dikatakan dia, di Kabupaten Cilacap berdasarkan laporan pendidikan guru dari semua jenjang pendidikan ada 7.764 guru PNS, 4.573 Guru Wiyata Bakti. Dan hingga September 2016 ini ada 238 guru PNS yang pensiun.
“Sehingga kalau ada penambahan PNS baru, selain akan menutup guru PNS yang pensiun juga bisa untuk pemerataan guru di Cilacap,”ujarnya.
Kalau sekolah hanya satu atau dua guru GTT maka sesuai aturan BOS yakni untuk upah guru non PNS bisa lebih besar. Daripada banyak GTT, maka upahnya juga akan kecil. Sebab aturannya seperti itu.
“Sekarang ada sekolah yang GTTnya empat orang. Bahkan saya tanya di SMP Negeri 5 Kroya saja ada 8 orang. Sehingga ini memang harus mendapatkan perhatian serius,”tandas dia.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap Warsono SH MHum kepada Radarmas menyatakan secara umum guru di Cilacap memang masih kurang. Namun karena itu kewenangan pusat, maka daerah hanya memintanya saja.
“Pak Bupati dan kami secara terus menerus tiap tahun selalu meminta tambahan kuota guru ke kemendiknas dengan berkirim surat. Namun karena masih moratorium sehingga masih harus menunggu. Jika di rata-rata untuk SD kondisi guru PNS kita rata-rata sudah 5,6 persen,”kata dia.
Namun benar karena penyebarannya belum merata sehingga ada sekolah yang memang sudah pas gurunya. Namun ada sekolah yang hanya beberapa guru PNSnya sehingga butuh guru swasta atau yang dikenal GTT.(yan)