Ribuan Warga Bakal Kembali Kecewa
CILACAP-Warga Kroya rupanya harus gigti jari lebih lama. Pasalnya, rencana Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk membangun Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Kroya ternyata bukan hanya terkendala harga lahan yang sudah membumbung tinggi. Namun juga menunggu Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) wilayah perkotaan.
Pasalnya, pembangunan harus sesuai dengan tata ruangnya. Sehingga, untuk merubah sebuah wilayah apalagi sebelumnya sudah menjadi terminal, maka harus di rubah dahulu tata ruangnya supaya tidak melanggar aturan.
Kepala Bappeda Kabupaten Cilacap Indro Cahyono melalui Kepala Bidang Pengembangan Prasarana Wilayah Bappeda Kabupaten Cilacap Hamzah, mengatakan, salah satu yang menjadi pertimbangan selain soal harga lahan yakni penyesuaian dengan tata ruang yang ada.
Meski itu untuk fasilitas umum, tetap harus menyesuaikan tata ruangnya. Sebab hal itu menggunakan dana rakyat. Sehingga kehati-hatian dalam melaksanakan program juga menjadipertimbangan.
“Perda Tata Ruang memang membutuhkan waktu. Sehingga tidak bisa langsung serta merta,” kata Hamzah.
RSUD Kroya memang secara fasilitas sangat ditunggu warga. Sebab sesuai dengan program Bangga Mbangun Desa, kesehatan menjadi salah satu pilarnya. Karena itu, keberadaan RSUD Kroya banyak ditunggu warga.
“Secara umum RSUD Kroya memang masih banyak ditanyakan masyarakat tentang kelanjutannya,” bebernya.
Hanya saja, karena masih banyak sarana pendukung yang harus di sesuaikan seperti halnya RDTR, maka proses itu masih terus berjalan. Apalagi jika ada proses penunjang seperti lahan milik warga yang bisa disesuaikan.
“Kalau pun tidak, sebenarnya masih bisa melakukan kerjasama dengan desa. Sehingga masih ada kesempatan untuk warga memberikan perannya demi terealiisasinya fasilitas umum,” ujar dia.
Dari Kroya dilaporkan hingga saat ini harga lahan yang ditawarkan warga belum sesuai dengan harga yang dipatok oleh pemerintah. Oleh sebab itu, masih ada sejumlah alternatif baik soal kelanjutan atau pilih ke lokasi lain.
Kepala Desa Karangmangu Nur Samsiyah kepada Radarmas membenarkan jika soal harga lahan hingga sekarang belum ada titik temu. Namun demikian masih ada upaya untuk mencari solusinya.
“Mudah-mudahan masih ada jalan keluar supaya fasilitas yang sangat ditunggu masyarakat bisa tetap berada di wilayah Karangmangu,”kata dia.(yan/ttg)