PIMPIN: Bupati saat memimpin rakor POK soal pelaksanaan kegiatan fisik.
PURBALINGGA - Para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta menyikapi kegiatan fisik terutama dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK). Per Juni mendatang, diharapkan semua sudah masuk tahap lelang. Pasalnya sudah hampir satu semester tahun anggaran, sebagian besar belum terlelang.
https://radarbanyumas.co.id/tiket-pesawat-jakarta-purbalingga-mulai-dijual-harga-rp-509-500-per-orang-bupati-tiwi-tinggal-tunggu-waktu-operasional-1-juni/
Hal itu disampaikan Bupati bersama Wakil Bupati Purbalingga saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK), Kamis (20/5). Rapat ini untuk memastikan sejauh mana progress kegiatan-kegiatan fisik yang sudah dianggarkan di tahun 2021.
Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM menekankan kepada para pimpinan OPD, untuk lebih memprioritaskan kegiatan fisik yang bersumber dari DAK untuk segera dimulai. Berdasarkan evaluasi sebagian besar kegiatan DAK belum mulai dilelang.
“Bulan Juni semua kegiatan DAK sudah masuk ke ULP (Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa). Beberapa OPD yang masih terkendala untuk ada percepatan dan pencermatan. Jangan sampai anggaran DAK tidak terserap terbuang percuma kembali ke pusat karena kita tidak bisa mengeksekusi,” tegasnya.
Setelah DAK, bupati menginginkan agar OPD memprioritaskan kegiatan fisik yang bersumber dari APBD namun tetap dalam pencermatan. Jangan sampai putus kontrak ataupun gagal lelang.
“Saya tidak mau ada yang namanya putus kontrak, gagal lelang dan sebagainya, karena kegiatan yang dianggarkan dalam APBD adalah kegiatan yang sudah disortir berdasarkan skala prioritas,” imbuhnya.
Pihaknya juga meminta kepada para pimpinan OPD untuk terus menjalin koordinasi dan komunikasi kepada pemerintah pusat. Tentunya agar Kabupaten Purbalingga mendapatkan prioritas berbagai program yang bersumber dari APBN.
“OPD segera ke Jakarta koordinasi dengan kementerian terkait, misalnya Dinperindag yang akan ada pembangunan Pasar Badog jangan sampai hilang komunikasi, harus nyantol APBN. Bappelitbangda juga harus memastikan agar anggaran Rp 20 miliar untuk pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir sampah bisa terbawa, jangan sampai tidak ada upaya,” katanya. (amr)