DILANTIK: Para terlantik perangkat desa yang baru Desa Bojanegara, Padamara. AMARULLOH NUR CAHYO/RADARMAS
PURBALINGGA - Tahapan pengisian perangkat Desa Bojanegara, Kecamatan Padamara sejak awal hingga menjelang tes, tidak terlalu ada persoalan. Namun ketika menjelang pelantikan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat, mempertanyakan adanya dugaan permintaan sejumlah uang untuk “syukuran” acara pelantikan peserta terlantik. Besarannya Rp 80 juta, ditanggung oleh 3 perangkat desa terlantik tersebut.
Ketua BPD Bojanegara, Hartawan Bayu Prasetyo mengungkapkan, pihaknya sudah berusaha meminta Pemerintah Desa untuk membuat rancangan anggaran biaya (RAB) pelantikan yang efisien dan yang betul-betul berhubungan dengan pelantikan. Sedangkan untuk transport/honor tamu undangan untuk tidak dianggarkan.
Kemudian, tidak membebankan biaya kepada perangkat terlantik. Jika terlantik sudah menyerahkan dana, maka untuk dikembalikan, karena termasuk pungli. BPD memberikan waktu permasalahan tersebut Jumat (28/2) lalu, pukul 15.00.
“Itu hasil rapat BPD yang kami gelar dan sampai jam 3 sore, tidak ada respon dari Kepala Desa, sehingga kami memboikot tidak hadir di pelantikan pada Sabtu (29/2), kemarin,” tegasnya.
Boikot itu juga diikuti langkah BPD untuk menolak amplop "pungli" dalam bentuk apapun, akan mengekspos ke media massa dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan memantau acara pelantikan kemarin.
“Padahal, untuk anggaran proses seleksi dianggarkan dari disepakati Pemdes dan BPD melalui RAPBDes 2020 dari PADes sebesar kurang lebih 25 juta. Namun belum menganggarkan untuk pelantikan. Hanya saja, kenapa harus ada Rp 80 juta itu yang dibebankan kepada terlantik, tanpa RAB atau koordinasi dengan kami BPD,” tambahnya.
Saat dikonfirmasi, Kades Bojanegara Sugiarti menampik dan tidak membenarkan adanya pungli atau pungutan dengan pemaksaan uang “syukuran” itu. Justru pihaknya sudah merembuk dengan terlantik dan menyampaikan baik- baik soal anggaran pelantikan dan acaranya.
“Kami bahkan menawarkan kalau akan dikelola oleh terlantik monggo. Namun para terlantik mempersilakan desa saja yang mengelola. Jadi samasekali tidak ada pungli apalagi pemaksaan. Kami juga memiliki bukti pernyataan ataupun kesepakatan bersama dengan terlantik,” tegasnya.
Jika dikatakan pungli, maka tidak benar dan itu tidak sesuai kenyataan yang ada. Pemdes mengaku jika belum menganggarkan pelantikan dari dana yang ada di desa. Karenanya, pihaknya berkoordinasi dengan para terlantik.
“Mereka menyepakati dan menyetujui. Jadi semua sudah klir dan tidak ada yang merasa dipaksa untuk memberikan patungan uang itu. Pelantikan juga berjalan lancar sampai rampung acara,” ungkapnya. (amr)