DIALOG : Plt Bupati bersama perajin sapu UMKM Candiwulan. AMARULLAH NURCAHYO/RADARMAS
PURBALINGGA – Pemkab Purbalingga bergerak melawan keberadaan praktik rentenir.
Tahun depan, pemerintah akan menggulirkan anggaran untuk merealisasikan program kredit Mawar (melawan rentenir-red) yang diperuntukkan bagi UMKM.
“Tahun 2019 resmi bisa diakses. Untuk sementara bisa diakses usaha kecil seperti UMKM. Jadi mereka tidak terjerat rentenir yang bunganya lumayan tinggi dan menjadi ketergantungan,” kata Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi saat acara Gebrak Gotong Royong dan Tilik Desa di Candiwulan Kecamatan Kutasari, Rabu (12/12).
Pada kesempatan itu, bupati berdialog langsung dengan pemilik usaha dan pekerja yang masih berdomisili di sekitar wilayah Kutasari. “Kredit Mawar tanpa bunga atau bunga 0 persen, tapi membayar provisi sebesar 6 persen dimuka,” tuturnya.
Plafon kredit sebesar Rp 2,5 juta untuk setiap pelaku UMKM dengan jatuh tempo satu tahun. Bila angsuran lancar, bisa kembali mengajukan kredit yang sama dengan plafon Rp 15 juta.
Terkait kewajiban membayar provisi sebesar 6 persen, Tiwi yang didampingi Kabag Perekonomian Edi Suryono menyebutkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak mengizinkan adanya kredit dengan bunga 0 persen. Agar bisa bebas dari bunga, pihak peminjam diwajibkan membayar provisi 6 persen. “Jadi itu kesepakatan dengan pihak OJK,” ujarnya. (amr/sus)