PURBALINGGA - Kabupaten Purbalingga belum memiliki tenaga pustakawan fungsional di sekolah. Tenaga pengelola perpustakaan di sekolah mayoritas masih berstatus wiyata bakti.
PENILAIAN : Bupati bersama tim penilai lomba perpustakaan tingkat Provinsi Jateng. (ADITYA/RADARMAS)
Hal itu diungkapkan oleh Bupati Purbalingga H Tasdi SH MM saat menerima tim juri lomba perpustakaan sekolah SMA/SMK/MA dan lomba perpustakaan desa/kelurahan tingkat Provinsi Jateng, Kamis (27/4).
Dia menjelaskan, hal itu menjadi sangat dilematis. Sebab, tuntutan tenaga pengelola perpustakaan sekolah sesuai dengan Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 dibutuhkan yang profesional dan memiliki standar tertentu yakni harus memiliki kemampuan manajerial dan menguasai teknologi informasi.
Dengan standar tersebut, pengelolaan perpustakaan dalam mengolah data dan informasi akan lebih mudah, cepat, tepat dan akurat. "Sayangnya di Purbalingga tenaga fungsional perpustakaan di sekolah belum ada,” imbuhnya.
Bupati menjelaskan, penyelenggaraan perpustakaan sekolah ada 52 di SD/MI, 112 di SMP/MTS negeri dan swasta, serta 39 perpustakaan di SMA/MA/SMK baik negeri maupun swasta. “Dari seluruh sekolah, sekitar 75 persen sudah memiliki gedung, koleksi buku, dan mebelair," jelasnya.
Namun dia mengakui, sejumlah perpustakaan belum sesuai standar nasional perpustakaan. Dia menambahkan, Pemkab Purbalingga menaruh perhatian serius terhadap perkembangan perpustakaan. Hal itu dilakukan dengan menambah prasarana dan sarana secara bertahap, serta meningkatkan kualitas sumberdaya pengelola melalui diklat dan penambahan personel petugas perpustakaan.
“Kami bersama DPRD saat ini juga tengah membahas Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Perpustakaan, sebagai pijakan yuridis dalam mengembangkan perpustakaan. Mudah-mudahan tahun ini perda tersebut bisa ditetapkan,” tambahnya. (tya/sus)