PURBALINGGA - Sejumlah fraksi di DPRD Purbalingga mempertanyakan data yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga 2016-2021. Basis data dinilai penting karena masih ditemukan adanya perbedaan data antar satuan kerja perangkat daerah (SKPD), sehingga berimbas pada potensi tidak konsistennya data.
Hal ini salah satunya diungkapkan juru bicara Fraksi Gerindra, Wahyono SIP saat rapar paripurna pandangan umum fraksi atas rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga 2016-2021 pada rapat paripurna di kantor DPRD Purbalingga, Senin (18/7) kemarin.
“Diperlukan keseragaman data antar SKPD. Karenanya, sumber data harus akurat, sepertii dari Badan Pusat Statistik (BPS). Kami menemukan indikasi sumber awal data dari kondisi awal tahun 2015 ditemukan perbedaan data antar SKPD,” kata Wahyono.
Fraksi Gerindra juga memandang perlu agar data yang disajikan untuk setiap indikator kinerja dan pembangunan bukan dalam bentuk prosentase. Melainkan dalam bentuk angka riil, agar berguna dalam melihat kondisi riil di lapangan. Muaranya, kebijakan menjadi jelas dan tidak semu.
Sedangkan juru bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa, Siti Mutmainah SAg mengatakan, adanya data yang kurang akurat dalam RPJMD, metodologi yang tidak tepat, perencanaan yang tidak realistis serta pengaruh politis yang dominan bisa menyebabkan panduan pembangunan lima tahun kedepan mengalami kegagalan.
“Data analisa pembangunan saat ini, perkiraan masalah dan solusinya harus dipikirkan sejak saat ini sebelum RPJMD ditetapkan menjadi perda,” tegasnya.
Fraksi-fraksi lainnya seperti Fraksi Golkar mempertanyakan tentang indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dari sejumlah aspek. Misalnya target Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hanya 0,4 persen, tidak mencapai 1 persen selama lima tahun.
"Kami juga meminta penjelasan soal indikator kinerja dari aspek penurunan angka kemiskinan, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pangan, penyelenggaraan koperasi UMKM serta penyelenggaraan pertanian tanaman pangan dan daging," kata Ketua Agus Sulastomo. (amr)